JAKARTA | Harian Merdeka
Pertemuan antara Presiden Keenam sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, diyakini untuk membahas seputar koalisi 2024 dan bukan soal isu reshuffle kabinet.
“Pertemuan Presiden Jokowi dan SBY memungkinkan adanya pembicaraan politik, tetapi lebih besar terkait koalisi 2024,” kata Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah saat dihubungi, Selasa (3/10/2023).
Menurut dia, tema yang menyangkut reshuffle bisa saja memang ada tetapi peluangnya sangat kecil kendati situasi saat ini ada kemungkinan Presiden Jokowi melakukan reshuffle, mulai dari Mentan hingga Menpora, karena kasus rasuah.
“Tetapi, peluang pergantian yang diisi Demokrat belum menemukan alasan yang cukup kuat,” ujarnya.
Alasan pertama, Presiden Jokowi bagaimanapun merupakan kader PDIP, dan PDIP potensial menolak kehadiran Demokrat. Kedua, dengan durasi waktu yang pendek, pergantian memungkinkan hanya di seputaran mitra koalisi.
“Jokowi tidak dalam posisi memerlukan mitra baru di pemerintahan,” tuturnya.
Saat disinggung soal apa kira-kira yang menjadi analisa politiknya terkait pembicaraan yang menyangkut dengan koalisi 2024, Dedi melihat kemungkinan itu hanya membahas perihal dinamika di internal koalisinya saat ini Demokrat bernaung dan bukan terkait pindah koalisi.
“Akan terlalu beresiko jika Demokrat membuka peluang pindah koalisi, akan membuat Demokrat kehilangan reputasi, bahkan kehilangan kepercayaan publik karena tidak konsisten,” katanya
Untuk itu, kata dia, peluang terbesar tawaran Demokrat adalah soal Cawapres, dan situasi ini tidak selalu soal AHY. Bisa saja, justru Demokrat menyarankan pada Presiden agar Gibran yang digadang potensial masuk bursa Cawapres agar diurungkan, dan mengambil opsi mendukung Airlangga Hartarto.
Setidaknya ada dua alasan untuk memperkuat agar Presiden mempertimbangkan nama Airlangga. Pertama, Ketua Umum Partai Golkar itu dianggap mewakili kepentingan Jokowi dan juga miliki kapasitas yang memadai.
“Dua, Airlangga juga memimpin partai terbesar dalam koalisi, sehingga ini cukup adil dan beralasan jika SBY mendukung serta menawarkan pada Jokowi agar pasangan Prabowo-Airlangga direstui,” pungkasnya.(hab)
