SERANG | Harian Merdeka
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengaku optimistis angka stunting Provinsi Banten tahun 2023 kembali turun. Menurutnya, aplikasi e-dasawisma yang dikembangkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten bersama Universitas Indonesia cukup efektif dalam pendampingan penanganan stunting.
“Pemerintah hadir dalam penanganan stunting,” tegas Al Muktabar dalam saat meninjau layanan Posyandu Sepat III pada Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) di Lingkungan Sepang Baru, Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Jum’at (20/10/2023).
“Kalau ada anak stunting atau gizi buruk segera lapor (kader PKK/Posyandu, red),” tambahnya.
Dikatakan, berdasarkan ketentuan, kini PKK dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sudah terintegrasi. Al Muktabar juga mengapresiasi para Kader Posyandu dan Kader PKK yang telah bersama Pemerintah dalam penanganan anak stunting.
Masih menurut Al Muktabar, pada tahun 2022 angka stunting di Provinsi Banten turun 4,5 persen menjadi 20 persen dari 24,5 di tahun 2021. Dirinya optimistis angka stunting Provinsi Banten di tahun 2023 bisa turun sama dengan tahun 2022 yakni 4,5 persen, mendekati target 14 persen di tahun 2024.
“Mudah-mudahan di tahun 2023 sudah mendekati 14 persen,” ungkapnya.
“Dengan data yang kita lakukan melalui e-dasawisma, terapi dan segala macam sudah diinput oleh para kader PKK. melihat data itu, tren penurunan kita cukup signifikan. Mudah-mudahan target Pemerintah di 2024 sebesar 14 persen kita bisa melampauinya,” tambah Al Muktabar.
Dijelaskan, dalam percepatan penanganan stunting Pemprov Banten telah menyalurkan bantuan pangan bergizi kepada keluarga dengan anak stunting. Untuk efektifitas penanganan, bersama TP PKK Provinsi Banten dan Kabupaten /Kota dilakukan pendampingan dalam penanganan stunting.
“Semua stakeholder turut terlibat dalam percepatan penanganan stunting. Kita bahu membahu,” ungkap Al Muktabar.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Serang Syafrudin mengungkapkan, Kampung Sepang Baru merupakan Kampung Resik, Kampung Bebas Narkoba. Melalui program itu dibangun kepedulian lingkungan di masyarakat.
“Jadikan masyarakat peduli lingkungan. Peduli satu sama lain untuk penanganan stunting dan gizi buruk,” ungkapnya.
Seperti diungkap Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi Banten Tine Al Muktabar, hingga saat ini para kader PKK terus melakukan pendampingan dalam percepatan penanganan stunting.
“Untuk memotivasi, TP PKK Provinsi Banten akan mengadakan lomba lagi untuk para kader,” ungkapnya.
Sebagai informasi, percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten dinilai cukup efektif oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima penghargaan pada kategori percepatan penurunan stunting dengan penghargaan dana insentif fiskal tahun berjalan 2023 sebesar Rp5.723.149.000.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar di Istana Wakil Presiden RI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). (hmi)
