BANJARBARU | Harian Merdeka
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian ini menjadi langkah besar pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Peresmian dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2026). Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan rasa bahagia dan haru atas terwujudnya program tersebut.
“Saudara-saudara sekalian, saya hari ini sangat bahagia,” ujar Prabowo di hadapan para siswa, guru, dan undangan yang hadir.
Prabowo menilai pembangunan Sekolah Rakyat sebagai sebuah terobosan berani dalam sejarah pendidikan nasional. Menurutnya, sekolah ini secara khusus dibangun untuk menjangkau anak-anak dari keluarga tidak mampu yang selama ini kerap terpinggirkan dari sistem pendidikan formal.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur dari semua kementerian dan lembaga, semua elemen yang telah bekerja mewujudkan langkah ini. Menurut saya ini adalah langkah terobosan, langkah yang berani,” tegas Prabowo.
Ia menambahkan, dampak kehadiran Sekolah Rakyat sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal itulah yang membuat dirinya merasa bangga sekaligus terharu.
“Terima kasih semuanya, kita telah mewujudkan upaya ini. Terus terang saja, saya cukup bahagia, cukup besar hati, dan saya terharu melihat dampak dari upaya kita,” imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa hingga saat ini telah berdiri 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota.
“Total 166 titik yang tersebar di 34 provinsi dan 131 kabupaten/kota di Indonesia. Keseluruhannya menampung 15.954 siswa, dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan,” kata Gus Ipul.
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat ditujukan bagi anak-anak dari keluarga paling rentan secara ekonomi. Program ini menyasar kelompok masyarakat yang selama ini kerap luput dari perhatian negara.
“Mereka yang bisa digolongkan sebagai the invisible people, sering kali kita tidak melihat dan merasakan penderitaan mereka. Karena itu kami berusaha menerjemahkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dengan melakukan penjangkauan langsung kepada keluarga paling tidak mampu,” ujarnya.
Ia merinci, sebagian besar orang tua siswa Sekolah Rakyat bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak menentu.
“Hasilnya, anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat berasal dari keluarga yang sangat rentan. Sekitar 60 persen orang tuanya bekerja sebagai buruh, buruh harian lepas, buruh bangunan, buruh tani, buruh nelayan, tukang ojek, pemulung, hingga pekerja serabutan lainnya,” jelas Gus Ipul.
Pemerintah berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus memastikan bahwa negara hadir melindungi hak dasar anak-anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan yang layak. (hmi)
