JAKARTA | Harian Merdeka
Program pelunasan ijazah dari Pemerintah Kota Bogor mendapat sorotan dari Komisi 4 DPRD kota Bogor. Program ini menjadi salah satu cara pemerintah kota Bogor membantu siswa yang kurang mampu dalam melunasi ijazah.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan mengatakan sebagai fungsi pengawasan maka Wakil Rakyat terus melakukan monitoring terhadap keberlangsungan program pemerintah kota Bogor yang berkaitan dengan pendidikan. Satu diantaranya pelunasan ijazah.
Berdasarkan laporan dari dinas pendidikan dan bagian kesra setda kota Bogor masih banyak kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh program pelunasan ijazah.
“Kita wakil rakyat mendapatkan pelaporan dari program pelunasan ijazah yang ada permasalahan pada pihak sekolah. Dalam prakteknya pelunasan ijazah ini banyak pihak penyelenggara sekolah yang belum mendaftarkan penerima bantuan program pelunasan ijazah karena besaran bantuan tidak sesuai dengan tunggakan yang harus terbayarkan,” ungkapnya, dikutip rri co id Rabu (16/10).
Berdasarkan data pemerintah kota Bogor untuk penginputan pada tingkat SMA sederajat terdapat 58 siswa dari 6 sekolah yang melakukan penginputan data dari total 136 sekolah. Namun untuk penyaluran bantuan baru mencapai 35 persen.
Kemudian tingkat SMP sederajat penginputan data dilakukan dua unit sekolah. Sedangkan proses pencairan dari data Disdik realisasi mencapai 82 persen.
“DPRD kota Bogor akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pemberian bantuan pelunasan ijazah karena hasilnya belum maksimal dari data yang tersampaikan,” katanya.
Program ini harus terus berlanjut karena pada periode ke periode menjadi bagian dari solusi menciptakan pendidikan yang bermutu dan berbiaya murah untuk generasi mendatang. Kemudian DPRD setempat juga berpesan kepada pihak sekolah untuk tidak menahan ijazah meski adanya permasalahan pembayaran dari siswa karena pemerintah akan hadir untuk mengatasinya. (jr)
