JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) studi pengembangan MRT Lintas Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja. Kesepakatan ini menandai langkah awal perluasan layanan transportasi massal lintas provinsi antara Jakarta dan Banten.
Penandatanganan MoU tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pramono menilai kerja sama ini berpotensi mencatatkan sejarah baru dalam sistem transportasi kawasan aglomerasi Jabodetabek.
“Kalau apa yang ditandatangani tadi terwujud, ini sejarah banget dan tidak akan pernah terlupakan. MRT Jakarta bisa melayani wilayah yang jauh lebih luas, termasuk masuk ke Banten,” kata Pramono.
Ia menjelaskan, pengembangan MRT Timur–Barat Fase 2 rute Kembangan–Balaraja akan memperkuat konektivitas transportasi massal di kawasan aglomerasi yang dihuni sekitar 42 juta penduduk. Menurutnya, kebutuhan mobilitas lintas wilayah terus meningkat dan tidak bisa lagi ditangani secara parsial.
Pramono menegaskan bahwa proyek MRT lintas provinsi tidak mungkin berjalan secara sepihak. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor swasta menjadi kunci agar proyek transportasi berskala besar dapat terealisasi secara berkelanjutan.
“Ini simbiosis mutualisme. Jakarta diuntungkan, Banten diuntungkan, pengembang juga diuntungkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pramono menekankan bahwa penandatanganan MoU harus diikuti dengan langkah konkret. Ia berharap kesepakatan ini tidak berhenti pada dokumen administratif semata, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pembangunan fisik.
“Yang paling penting bukan hanya MoU, tapi realisasinya,” tegasnya.
Pramono pun menargetkan pembangunan MRT Kembangan–Balaraja dapat dimulai dalam satu hingga dua tahun ke depan, sepanjang proses studi dan persiapan berjalan sesuai rencana.
Di sisi lain, Gubernur Banten Andra Soni menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai integrasi transportasi massal antara Banten dan Jakarta menjadi kebutuhan mendesak, khususnya bagi masyarakat Tangerang Raya.
“Warga Banten, khususnya Tangerang Raya, sebagian besar bekerja di Jakarta. Karena itu, transportasi massal yang terintegrasi menjadi kebutuhan bersama,” kata Andra.
Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan bahwa MoU tersebut difokuskan pada penyusunan kajian awal pengembangan MRT lintas provinsi. Kajian tersebut mencakup aspek kelembagaan, skema pembiayaan, serta teknis trase jalur.
“Setelah studi selesai, baru nanti diputuskan skema pembiayaan dan teknis pembangunan lebih lanjut,” ujar Tuhiyat.
Ia memperkirakan proses kajian akan rampung dalam waktu delapan hingga sepuluh bulan sebelum memasuki tahap pengambilan keputusan lanjutan. (Hmi)
