JAKARTA | Harian Merdeka
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, melakukan kegiatan serap aspirasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026). Dalam agenda tersebut, ia menyampaikan sosialisasi mengenai program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat.
Kegiatan berlangsung di tiga kecamatan, yakni Pajarakan, Gending, dan Leces, dalam rangka masa reses DPR periode 20 Februari hingga 9 Maret 2026. Acara dihadiri kepala desa, tokoh masyarakat, ulama, serta anggota Fraksi Partai Golkar DPRD setempat.
Dalam keterangannya, Misbakhun menyebut KDMP dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Ia mengatakan program tersebut diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi lokal, terutama di tengah tantangan ekonomi global.
Menurut dia, KDMP akan melibatkan sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Dukungan jaringan perbankan hingga ke tingkat desa dinilai penting untuk memperkuat akses pembiayaan dan distribusi kebutuhan pokok serta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain KDMP, Misbakhun juga memaparkan program MBG yang menyasar pelajar, santri, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program tersebut, menurutnya, bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia.
Ia menyebut alokasi anggaran MBG pada 2026 direncanakan mencapai Rp 350 triliun. Misbakhun menilai anggaran tersebut merupakan investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas generasi mendatang. Terkait kritik atas pelaksanaan program, ia menyatakan evaluasi dan masukan tetap diperlukan agar implementasi berjalan efektif.
Dalam kesempatan itu, Misbakhun juga menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan dukungan tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Agenda serap aspirasi tersebut turut diisi dengan dialog bersama masyarakat. Misbakhun menyatakan masukan dari konstituen akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan di tingkat DPR, khususnya yang berkaitan dengan sektor keuangan dan pembangunan ekonomi desa. (Fj)
