JAKARTA | Harian Merdeka
Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membuka 200 Sekolah Rakyat berasrama dari jenjang SD hingga SMA pada tahun ini, sebagai bagian dari grand strategy pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Anaknya kita sekolahkan. Keluar, dan dia nanti akan angkat orang tuanya keluar dari kemiskinan. That is our strategy. We are ambitious,” ujar Prabowo saat wawancara dengan tujuh jurnalis di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (6/4/2025).
Prabowo menjelaskan, Sekolah Rakyat ditujukan khusus untuk masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah, yakni desil 9 dan 10. Ia menyebut satu unit sekolah diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp150 miliar.
Pemerintah daerah pun diminta berkontribusi dengan menyediakan lahan minimal seluas 5 hektare, idealnya 20 hektare. “Bupati-bupati mau, iya. Karena mereka tahu ini akan membantu rakyatnya yang paling bawah,” lanjut Prabowo.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengungkapkan bahwa proses seleksi murid dan guru Sekolah Rakyat akan dimulai April 2025. Saat ini, perencanaan dan petunjuk teknis (juknis) program telah rampung dengan dokumen setebal lebih dari 100 halaman.
“Sudah tuntas. Sekarang kita masuk ke tahap finalisasi konsep dan pelaksanaan. Kalau perencanaannya belum matang, ya tidak boleh langsung aksi,” ujar Gus Ipul saat ditemui di Salemba, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2025).
Menurutnya, proses seleksi akan melibatkan wawancara keluarga, tes kesehatan, dan administrasi, dengan target agar program ini benar-benar menyasar keluarga miskin ekstrem di sekitar lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan meresmikan 53 Sekolah Rakyat pertama. Untuk mendukung operasionalnya, dibutuhkan lebih dari 1.000 guru, termasuk kepala sekolah dan tenaga pendukung lainnya.
Gus Ipul menjelaskan, guru Sekolah Rakyat dibagi dua kategori, yaitu:
-Guru formal, yang mengajar berdasarkan kurikulum dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
-Guru pendidikan karakter, yang mendampingi siswa dalam membangun nilai-nilai kebangsaan dan integritas.
Para guru yang direkrut umumnya merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dari wilayah sekitar sekolah. “Kami juga sudah petakan apakah di sekitar lokasi terdapat keluarga dengan anak usia SD, SMP, atau SMA. Dari situ kita mulai seleksi,” pungkas Gus Ipul. Program Sekolah Rakyat ini diharapkan tidak hanya menjawab tantangan pendidikan, tetapi menjadi jalan keluar jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.(fj/dam)
