Pandeglang | Harian Merdeka
Ambisi besar pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhantam realitas pahit di lapangan. Bukannya gizi yang didapat, ribuan siswa di Kelurahan Cigadung, Pandeglang, justru nyaris menyantap makanan busuk berbelatung. Insiden yang terjadi pada Rabu (6/5/2026) ini mengungkap rapuhnya sistem pengawasan dan indikasi pengabaian standar keamanan pangan demi mengejar kuota distribusi.
Menu Busuk dan Aroma Amis Kelalaian
Ribuan paket menu ayam stik (nugget) yang diproduksi oleh dapur MBG Insani Fastabiqul Khairat di SPPG Cigadung 3 terpaksa dikembalikan pihak sekolah. Saat segel dibuka, aroma busuk menyengat menyeruak, dibarengi temuan belatung yang menggeliat di dalam olahan daging tersebut.
Pihak sekolah bertindak cepat dengan membatalkan distribusi. “Kami tidak mau bertaruh dengan nyawa siswa. Ini bukan sekadar tidak enak, tapi beracun,” tegas salah satu guru dengan nada geram.
“Rapel” Makan: Menabrak Aturan, Mengabaikan Gizi
Ironisnya, alih-alih melakukan evaluasi total, penanggung jawab dapur, Parta, justru mengeluarkan kebijakan kontroversial dengan menjanjikan distribusi “rapel” atau akumulasi di hari berikutnya. Langkah ini jelas-jelas menabrak petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional.
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, Nanik, dalam berbagai kesempatan telah melarang keras sistem rapel. Alasannya jelas: makanan gizi harian tidak bisa ditumpuk karena menyangkut metabolisme siswa dan jaminan kesegaran bahan pangan.
Kritik Tajam KITA Banten: “Jangan Jadikan Perut Siswa Lahan Bancakan”
Menanggapi carut-marut ini, Agus Suryaman, Ketua Bidang Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA) Provinsi Banten, angkat bicara
“Ini adalah tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Badan Gizi Nasional. Menemukan belatung dalam makanan anak sekolah bukan sekadar ‘kelalaian teknis’, ini adalah kejahatan kemanusiaan dan bentuk degradasi moral dalam pengelolaan anggaran negara,” tegas Agus Suryaman.
Agus menambahkan, fungsi pengawasan ahli gizi dan Kepala SPPG Cigadung 3 patut dipertanyakan keberadaannya.
“Di mana ahli gizinya? Di mana kontrol kualitasnya? Jangan-jangan audit mutu hanya formalitas di atas kertas sementara di dapur mereka bekerja asal-asalan. Kami menuntut transparansi penuh. Siapa vendornya, bagaimana rantai pasoknya, dan mengapa makanan busuk bisa lolos dari pintu dapur. Jangan sampai program mulia ini hanya jadi lahan ‘bancakan’ oknum yang mencari keuntungan dengan menekan biaya bahan baku hingga mengabaikan kelayakan, hari ini kita laporkan ke pengawasan BGN Pusat” tambahnya.
Investigasi atau Sekadar Formalitas?
Saat ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) dikabarkan tengah melakukan investigasi internal. Namun, publik meragukan efektivitas investigasi tersebut jika tidak melibatkan pihak independen dan aparat penegak hukum. (Egi)
