JAKARTA | Harian Merdeka
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengkritik keras pernyataan sejumlah tokoh oposisi, termasuk Abraham Samad, yang mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai syarat keberhasilan reformasi kepolisian.
Habiburokhman menilai usulan tersebut tidak berdasar pada kajian ilmiah dan cenderung bersifat tendensius. Menurutnya, reformasi institusi besar seperti Polri tidak bisa hanya disandarkan pada sentimen suka atau tidak suka terhadap individu tertentu.
”Pernyataan rekan-rekan oposisi itu salah kaprah. Cukup aneh ketika banyak pihak berbicara berdasarkan kajian ilmiah soal reformasi kultural dan institusional, mereka justru datang dengan usul terkait personal. Usulan mereka terasa sangat tendensius, subjektif, dan bersudut pandang sempit,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, (Jumat, 6/2/2026).
Capaian Reformasi Polri
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa data di Komisi III DPR RI justru menunjukkan tren positif di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit sejak tahun 2021. Ia mencatat adanya penurunan signifikan dalam tingkat represifitas dibandingkan periode-periode sebelumnya.
”Data kami jelas menunjukkan tingkat represifitas menurun drastis. Polri saat ini juga tercatat sebagai institusi mitra Komisi III yang paling responsif terhadap pengaduan masyarakat. Jadi, reformasi itu sedang berjalan dan dipimpin langsung oleh Kapolri saat ini,” tambahnya.
Menghormati Hak Prerogatif Presiden
Habiburokhman juga mengingatkan bahwa pergantian Kapolri merupakan kewenangan konstitusional sepenuhnya di tangan Presiden. Ia meminta pihak luar untuk tidak melakukan intervensi yang dapat mengganggu stabilitas institusi negara.
”Boleh saja berbeda kepentingan politik, tetapi jangan memberikan tekanan yang salah kaprah kepada Presiden karena bisa melemahkan negara. Saya paham betul karakter Presiden Prabowo; beliau tidak suka bicara soal personal saat membahas hal institusional, dan beliau paling tidak suka jika ada orang yang menjelek-jelekkan orang lain di depannya,” tegas Habiburokhman.
Ajakan Persatuan
Menutup pernyataannya, Habiburokhman mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung keberlanjutan reformasi Polri secara substantif, bukan secara politis.
”Ayo kita satukan langkah dan bulatkan tekad. Kita dukung reformasi Polri secara kultural demi institusi yang lebih baik, bukan malah sibuk dengan urusan ganti-mengganti personel demi kepentingan politik sesaat,” pungkasnya. (Egi)
