JAKARTA I Harian Merdeka
Dalam struktur fiskal Indonesia, sektor energi menempati posisi yang sangat strategis karena menjadi simpul antara stabilitas makroekonomi, keberlanjutan APBN, dan kesejahteraan rumah tangga.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak hanya berfungsi sebagai regulator teknis, tetapi juga sebagai pengendali implisit atas salah satu komponen belanja negara terbesar, yakni subsidi energi.
Dalam konteks ini, kinerja kementerian tidak dapat dinilai sekadar dari stabilitas pasokan atau tidak adanya gejolak harga, melainkan dari kemampuannya menekan distorsi, meningkatkan efisiensi alokasi, serta memastikan bahwa setiap rupiah subsidi menghasilkan manfaat yang tepat sasaran.
Ketua Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra mengatakan secara empiris, pola distribusi subsidi energi di Indonesia masih menghadapi persoalan klasik berupa salah sasaran dan kebocoran.
“Subsidi bahan bakar minyak dan LPG tetap dinikmati oleh kelompok non-miskin dalam proporsi yang signifikan, menunjukkan kegagalan dalam mekanisme targeting,” ucap Hamdi Putra, kepada wartawan, Selasa (7/6/2026).
Distorsi ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi mencerminkan kegagalan desain kebijakan yang berdampak langsung pada inefisiensi fiskal berskala besar.
Dalam kerangka ekonomi publik, kondisi tersebut menghasilkan deadweight loss yang tidak kecil, di mana anggaran negara terserap tanpa menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang optimal bagi kelompok sasaran.
Di sisi lain, ketergantungan terhadap impor energi, khususnya BBM, memperlihatkan lemahnya orkestrasi kebijakan antara hulu dan hilir.
Ketidakmampuan meningkatkan kapasitas kilang domestik serta lambannya diversifikasi energi memperbesar kerentanan terhadap volatilitas harga global.
Dalam situasi tekanan geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia, kelemahan ini berpotensi memperlebar defisit fiskal secara tiba-tiba melalui peningkatan beban subsidi.
Dengan demikian, persoalan di sektor energi tidak lagi bersifat sektoral, melainkan telah menjadi risiko sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Lebih jauh, absennya implementasi menyeluruh terhadap skema subsidi tepat sasaran berbasis data terpadu memperlihatkan stagnasi reformasi kebijakan.
Di era digitalisasi administrasi publik, kegagalan mengintegrasikan distribusi energi dengan identitas berbasis NIK atau sistem perlindungan sosial nasional menunjukkan adanya gap serius antara kapasitas teknologi yang tersedia dan kemauan politik untuk melakukan reformasi struktural.
Akibatnya, kebijakan subsidi tetap berada dalam pola lama yang tidak efisien, sulit diawasi, dan rentan terhadap penyimpangan.
Dalam kerangka tata kelola pemerintahan modern, kondisi tersebut memenuhi kriteria kuat untuk dilakukan reshuffle pada level kepemimpinan kementerian.
Reshuffle tidak semata dipahami sebagai rotasi politik, tetapi sebagai instrumen koreksi kebijakan untuk memulihkan rasionalitas fiskal dan meningkatkan kinerja sektor strategis.
Kementerian ESDM, dengan bobot anggaran implisit yang sangat besar dan dampak langsung terhadap inflasi serta daya beli masyarakat, merupakan kandidat paling mendesak untuk dievaluasi secara serius.
Tanpa perubahan kepemimpinan yang disertai mandat reformasi yang jelas, risiko pemborosan anggaran akan terus berulang dalam skala yang semakin besar.
Urgensi reshuffle semakin menguat apabila dikaitkan dengan kebutuhan konsolidasi fiskal jangka menengah.
Pemerintah menghadapi tekanan simultan berupa kebutuhan pembiayaan program sosial, pembangunan infrastruktur, serta menjaga defisit dalam batas yang aman.
Dalam situasi ini, ruang efisiensi besar justru berada pada sektor energi. Setiap keberhasilan dalam memperbaiki targeting subsidi dan menekan kebocoran akan menghasilkan penghematan fiskal dalam jumlah signifikan tanpa harus mengurangi manfaat bagi masyarakat miskin.
Sebaliknya, kegagalan mempertahankan status quo hanya akan memperdalam inefisiensi dan mengunci APBN dalam struktur belanja yang tidak produktif.
Dengan demikian, reshuffle Menteri ESDM harus ditempatkan sebagai prioritas strategis, bukan sekadar opsi politis.
Indikator objektif seperti ketidakberhasilan implementasi subsidi tepat sasaran, stagnasi reformasi energi, serta tingginya tingkat kebocoran subsidi sudah cukup untuk membenarkan perlunya perubahan kepemimpinan.
Tanpa langkah korektif yang tegas, sektor energi akan tetap menjadi sumber utama inefisiensi fiskal, sekaligus menghambat upaya pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.(Agus).
