JAKARTA | Harian Merdeka
Lima Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah mengadukan dugaan pencatutan nama yang dilakukan oleh panitia Munaslub ke Bareskrim Polri.
Kuasa hukum lima Ketua Kadin Daerah, Denny Kailimang mengatakan pengaduan itu dilakukan lantaran kliennya tidak pernah meminta agar dilakukan Munaslub pada 14 September kemarin.
Namun, nama kelima kliennya tersebut justru dicatut oleh pihak panitia penyelenggara sebagai pemohon untuk dilaksanakannya Munaslub.
“Jadi ada beberapa Kadin Provinsi yang merasa tidak pernah melakukan permintaan untuk melaksanakan atau menyelenggarakan Munaslub pada tanggal 14 September 2024,” ujarnya di Bareskrim Polri, dikutip cnnindonesia,Rabu (25/9).
Ia menjelaskan, seharusnya sesuai aturan yang ada maka penyelenggaraan Munaslub baru bisa disetujui jika diminta minimal setengah dari jumlah pengurus Kadin Provinsi.
Selain itu, kata dia Munaslub juga baru bisa terselenggara jika telah melalui rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi. Hanya saja, ia mengatakan hal tersebut tidak pernah dilakukan.
Dalam pengaduannya, Denny mengatakan pihaknya juga turut menyoroti undangan dari Steering Committee yang mengaku sebagai panitia Munaslub. Menurutnya undangan tersebut juga tidak sah karena tidak ada permintaan resmi dari mayoritas Kadin Provinsi.
Selain itu, Denny juga menduga terdapat pelanggaran tindak pidana berupa penyalahgunaan tanda tangan, daftar hadir, serta pemberian keterangan palsu dalam Munaslub yang diselenggarakan di Hotel Regen, Jakarta.
Ia menilai telah terjadi dugaan pelanggaran tindak pidana Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Dokumen yang dilakukan penyelenggara Munaslub. Di sisi lain, Denny mengaku belum bisa mengungkap identitas kliennya agar proses hukum dapat berjalan.
“Jadi Kadin Provinsi itu kurang lebih ada 35 daerah, dengan jumlah anggota luar biasa 200-an orang, sebingga harus persetujuan dari setengahnya baru Munaslub dikatakan sah,” tuturnya.
“Kenyataannya ada 18 daerah yang hadir (di Munaslub), ada sekitar 21 pengurus Kadin Provinsi yang menyatakan tidak pernah hadir dan tidak pernah membuat surat permintaan untuk Munaslub,” imbuhnya.
Anindya sebelumnya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Sabtu (14/9) lalu.
Namun, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menilai Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin tidak sah. Ia menyebut Munaslub yang diselenggarakan pada Sabtu (14/9) itu melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.
Sebagai tindak lanjut, Arsjad menyatakan bakal menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Munaslub. Pasalnya, kegiatan itu dinilai tidak sah dan tidak sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia. (jr)
