Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Daerah · 1 Nov 2024 11:23 WIB ·

1 Program Rp 8,3 Triliun


1 Program Rp 8,3 Triliun Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan anggaran Rp 20 tirliun. Anggaran itu akan dipakai untuk program kerjanya. Satu program kerja menghabiskan anggaran Rp 8,3 triliun.

Demikian dijelaskannya saat menghadiri rapat perdana bersama Komisi XIII DPR RI, pada Kamis (31/10). Ia pun menjelaskan alasan mengusulkan anggaran Rp 20 triliun.

“Dari 283 ribu kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp 100 juta maka Rp 8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” tutur Pigai dalam rapat.

Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp 20 triliun bukan hal besar. Karena dirinya telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR. “Untuk mencapai Rp 20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp 8,3 T,” kata dia.

“Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program,” sambungnya.

Sebelumnya, Pigai menegaskan tidak memiliki program 100 hari kerja. Namun, program yang dibuatnya itu untuk lima tahun. “Kami tidak punya program 100 hari. kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Menurut Pigai, program yang biasanya dikerjaan kementerian lain selama 100 hari, sudah selesai ia garap dalam 7 hari kerja saja.

“Andaikan saya mengatakan program 100 hari tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesaikan tujuh hari Pak,” kata dia.

Menurut Pigai, program 100 hari kerja kurang efektif sebab akan menimbulkan kemalasan dalam bekerja usai 100 hari kerja tercapai. “Nanti kalau 100 hari, hari ke 101 hari nanti diam semua, gak ada yang kerja lagi, oleh karena itu saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emegency, dan pasukan saya harus siap harus siap melayani kebutuhan rakyat semuanya,” tambahnya. (jr)

Artikel ini telah dibaca 9 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dispora Tangerang Menuai Somasi, Persoalan Tender Gor Nambo Rp 1,4 M. Tanggungjawab Siapa ?

11 Mei 2026 - 23:09 WIB

Gandeng OJK Banten, Pemkot Tangsel Ingatkan Peran Ibu Rumah Tangga Perkuat Edukasi Keuangan Keluarga

11 Mei 2026 - 16:30 WIB

Jaga Harmonisasi, Pupuk Kaltim Gelar Trofeo Mini Soccer

11 Mei 2026 - 16:05 WIB

“Kita Akan Cek Detil Lapangan,” Kata Kepala BGN Terkait Temuan MBG Cigadung

8 Mei 2026 - 15:56 WIB

Bhabinkamtibmas Polsek Serpong Dampingi Penertiban Pasar Serpong, Wujudkan Lingkungan Tertib dan Nyaman

8 Mei 2026 - 14:08 WIB

Bupati PPU dan Badan Bank Tanah Teken Perjanjian Lahan Reforma Agraria 1.873 Ha

8 Mei 2026 - 14:06 WIB

Trending di Pemerintahan