JAKARTA | Harian Merdeka
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan dengan standar higienitas tinggi. Dapur ini dirancang dengan konsep ‘plus-plus’.
Menteri PU Dody Hanggodo menyebut dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun pihaknya dirancang dengan fasilitas lengkap dan sistem sanitasi yang memadai, berbeda dengan dapur SPPG lain yang dikembangkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam program MBG ini, lanjut Dody, Kementerian PU hanya sebatas membangun infrastruktur, yaitu menyiapkan dapur sebagai pusat pengolahan makanan. Namun, dapur yang dibangun bukan dapur biasa.
Menurutnya, setiap dapur dirancang dengan konsep ‘plus-plus’, yakni memiliki sistem sanitasi yang baik, aliran air bersih yang lancar, serta pembuangan limbah yang tertata.
“Infrastrukturnya jadi dapurnya saja. Cuman dapur yang kita bangunkan, itu adalah dapur yang ‘plus-plus’. Plus-plus itu maksudnya sanitasi yang bagus, aliran airnya juga bagus, pembuangannya juga bagus,” jelas Dody dikutip cnnindonesia, Selasa (14/10).
“Jadi, ada lemari esnya, ada genset, dan seterusnya. Jadi, bahan-bahan yang masuk ke dalam kulkas diyakinkan pada saat listrik mati, tetap dinginlah kulkasnya itu, enggak mati, gitu,” tambahnya.
Penjelasan itu muncul usai adanya sorotan publik atas insiden di salah satu dapur MBG di Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten, yang sempat tergenang air dan diduga menggunakan air tercemar untuk mencuci wadah makanan.
Insiden tersebut membuat sejumlah sekolah penerima paket MBG menolak konsumsi makanan karena berbau asam.
Menanggapi hal tersebut, Dody memastikan dapur SPPG yang dibangun oleh Kementerian PU tidak akan mengalami kejadian serupa.
Ia menyebut dapur versi PU dibangun dengan memperhatikan seluruh aspek teknis dan sanitasi, sehingga kondisi seperti di Cibadak tidak akan terulang.
“Ini, insya Allah, untuk SPPG-SPPG yang dibangunkan oleh PU, tidak akan terjadi lagi. Kita hanya fokus di urusan infrastruktur saja, tadi pengelolaan selanjutnya akan diserahkan ke kementerian pengampu. Kalau untuk, misalnya, MBG ya kepada Badan Gizi Nasional,” ujar Dody.
Dody menjelaskan tanggung jawab Kementerian PU hanya sebatas pada pembangunan infrastruktur dapur, sementara pengelolaan dan operasional sepenuhnya berada di bawah BGN selaku pelaksana program MBG.
Ia juga menegaskan perbedaan utama antara SPPG yang dibangun PU dan BGN terletak pada standar teknisnya, khususnya di sisi sanitasi, aliran air, pembuangan, hingga ketersediaan listrik cadangan.
Sebagai langkah peningkatan mutu, Kementerian PU bersama BGN menyiapkan prototipe SPPG nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PU Nomor 628 Tahun 2025.
Prototipe ini menjadi pedoman teknis pembangunan dapur higienis dan efisien untuk pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
Saat ini, tiga unit percontohan SPPG telah dibangun di Jambi, Banjar, dan Kebumen, masing-masing dengan desain konstruksi berbeda sesuai karakteristik wilayah.
Berdasarkan hasil survei bersama BGN dan Kemendagri pada 13 Agustus-2 September 2025, terdapat 1.314 lokasi potensial. Dari jumlah itu, 801 lokasi memenuhi syarat, dan setelah proses verifikasi, 483 lokasi ditetapkan siap dibangun. (jr)
