Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Politik · 10 Feb 2026 15:52 WIB ·

Yorrys Raweyai Sebut Janji Jokowi ke Papua Tak Pernah Terealisasi


Yorrys Raweyai Sebut Janji Jokowi ke Papua Tak Pernah Terealisasi Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai membuka ingatan tentang euforia warga Papua terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada awal masa kekuasaannya. Jokowi, kata Yorrys, bahkan sempat dipersepsikan bak Tuhan oleh masyarakat Papua saat pertama kali memimpin Indonesia pada 2014.

Kenangan itu muncul saat Yorrys mengisahkan momen mendampingi Jokowi merayakan Natal di Papua, tak lama setelah pelantikan Presiden, tepatnya pada 29 Desember 2014.

“Dengan sambutan beliau pada malam Natal itu, masyarakat Papua merasa beliau seperti Tuhan Yesus yang datang membawa keselamatan bagi orang Papua dengan konsep beliau,” ujar Yorrys saat menerima audiensi sejumlah organisasi masyarakat sipil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam pertemuan itu, DPD RI menerima aduan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua yang terus berulang.

Menurut Yorrys, Jokowi tercatat sebagai presiden yang paling sering mengunjungi Papua. Selama dua periode menjabat, ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu tercatat 17 kali melakukan kunjungan kerja ke Bumi Cenderawasih. Namun, intensitas kunjungan tersebut dinilai tak berbanding lurus dengan penyelesaian konflik.

“Beliau adalah presiden satu-satunya di Republik ini yang sudah datang 17 kali ke Papua, tetapi apa dampaknya? Apa yang kita rasakan?” ujar Yorrys.

Ia menilai eskalasi konflik di Papua hingga kini masih tinggi. Bahkan, Amnesty International sempat merilis laporan yang menyoroti dugaan pelanggaran HAM selama era pemerintahan Jokowi.

“Ini kan satu apa sih yang terjadi di sana. Akhirnya kami merasa bahwa ini tukang bohong atau tukang apa ya datang memberikan janji kan,” katanya

Yorrys juga mengakui sulitnya mengangkat persoalan kekerasan di Papua menjadi isu nasional. Ia menyebut adanya tekanan kuat agar persoalan tersebut tidak meluas ke ruang publik.

“Sekarang ini kan ditekan sampai begitu hebat. Tapi itu bukan menjadi penghambat buat kami. Ini menjadi dorongan, tinggal momentum kita mengapitalisasi ini dan ini momentum pertama yang saya anggap paling penting,” ujarnya.

Audiensi terkait situasi HAM di Papua itu diterima Yorrys bersama Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma. Hadir pula sejumlah organisasi masyarakat sipil, antara lain Amnesty International (AI), Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), YLBHI, KontraS, PGI, hingga Koalisi Solidaritas Papua.

“Jadi hari ini kami Amnesty International bersama sejumlah warga dari Papua, menyampaikan sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi belakangan ini,” kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid usai audiensi.

Usman menyebut laporan yang disampaikan mencakup dugaan pelanggaran HAM di sejumlah wilayah, mulai dari Papua Pegunungan, Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, hingga Yahukimo. (Egi)

Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Demer Dukung Diversifikasi Energi Percepat Transisi CNG sebagai Alternatif LPG 3 Kg

3 Juli 2026 - 16:21 WIB

DPR RI Tagih Kejelasan Pemerintah Terkait Realisasi Investasi di KEK Pariwisata

2 Juli 2026 - 13:23 WIB

DPR RI Soroti Penguatan KPPU di RUU Anti-Monopoli: Jangan Jadi Macan Ompong

1 Juli 2026 - 10:40 WIB

Sufmi Dasco dan Mensesneg Terima Audiensi Guru Honorer, Bahas Pengangkatan ASN

1 Juli 2026 - 10:35 WIB

Sikapi Safari Politik Jokowi, Sekjen Golkar: Presidennya Pak Prabowo, Tenang Saja

29 Juni 2026 - 15:32 WIB

Konflik Kepentingan Terbuka: MataHukum Soroti Kegiatan PSI di Fasilitas Kemenhut

27 Juni 2026 - 18:30 WIB

Trending di Politik