Jakarta | Harian Merdeka
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta mengapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung yang telah menetapkan dan menahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tata Kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua PBHI Jakarta, Ridwan Ristimoyo, menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan korupsi di lingkungan BGN merupakan langkah penting untuk memastikan akuntabilitas penggunaan keuangan negara, khususnya pada program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“PBHI Jakarta mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang bertindak tegas dalam mengusut dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. Setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak,” ujar Ridwan Ristimoyo dalam keterangan tertulis, Rabu (23/6/2026).
Menurut PBHI Jakarta, dugaan korupsi yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berimplikasi pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan utama program tersebut, yaitu memenuhi kebutuhan gizi dan mendukung tumbuh kembang jutaan peserta didik di Indonesia.
“Kasus ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian negara. Lebih dari itu, ini merupakan pengkhianatan terhadap hak-hak jutaan siswa yang menjadi penerima manfaat program. Ketika anggaran yang seharusnya digunakan untuk pemenuhan gizi anak-anak disalahgunakan, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masa depan generasi bangsa,” tegas Ridwan.
PBHI Jakarta menilai bahwa pengungkapan kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, distribusi anggaran, mekanisme pengawasan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana di setiap tingkatan pelaksanaan program.
PBHI Jakarta juga mendorong pemerintah untuk membuka secara transparan hasil evaluasi dan audit terhadap seluruh pelaksanaan program MBG guna memastikan tidak adanya praktik korupsi serupa di daerah lain.
“Kami mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan independen terhadap pelaksanaan MBG. Program yang menyangkut hak dasar anak dan menggunakan anggaran publik dalam jumlah besar harus memiliki sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat,” lanjut Ridwan.
Selain itu, PBHI Jakarta meminta aparat penegak hukum untuk mengusut perkara ini secara tuntas hingga kepada seluruh pihak yang diduga terlibat, baik pelaku utama maupun pihak lain yang turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut.
PBHI Jakarta menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penetapan satu atau dua tersangka semata, melainkan harus mampu mengungkap seluruh jaringan dan pihak yang bertanggung jawab agar tercipta efek jera dan pemulihan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara. (Egi)
