Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Nasional · 17 Jul 2026 16:31 WIB ·

Nusron Wahid Beberkan Rincian Anggaran ATR/BPN 2025 di Depan Komisi II DPR


Nusron Wahid Beberkan Rincian Anggaran ATR/BPN 2025 di Depan Komisi II DPR Perbesar

Jakarta | Harian Merdeka

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa realisasi penyerapan anggaran kementeriannya pada 2025 mencapai 95,73 persen dari total pagu.

“Realisasi (penyerapan) anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 Rp6,128 triliun atau 95,73 persen dari total pagu Rp6,401 triliun,” kata Nusron dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Menteri Nusron memaparkan rincian pengelolaan anggaran Kementerian ATR/BPN dalam perjalanan tahun anggaran 2025, kementerian memperoleh tambahan anggaran Rp490,2 miliar, hibah dalam negeri Rp12,79 miliar, serta hibah luar negeri Rp22,60 miliar.

Menurut dia, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah di 2025, Kementerian ATR/BPN memperoleh relaksasi blokir anggaran dalam dua tahapan.

Anggaran tersebut lanjut dia, kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional di bidang layanan pertanahan dan tata ruang.

“Tahap pertama Rp766,4 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai non-ASN yang beralih status jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tahap dua Rp666,9 miliar untuk belanja pegawai calon ASN, program prioritas nasional, layanan pertahanan dan ruang, sarana prasarana, serta dukungan manajemen PNBP,” ujarnya.

Hal itu disampaikan Nusron saat melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR.

Laporan disampaikan sebagai tindak lanjut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, yang tengah diajukan oleh Kementerian Keuangan ke Badan Anggaran DPR RI. (Egi)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dukung Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Minta BP Tapera Tingkatkan Profesionalisme

17 Juli 2026 - 16:36 WIB

Skandal Proyek Jalan Lebak, AMMCB Tantang Kejari: Berani Tangkap atau Masuk Angin?

17 Juli 2026 - 16:34 WIB

Ledakan di Madiun Tewaskan Satu Prajurit, Komisi I DPR Minta Publik Tunggu Hasil Investigasi

17 Juli 2026 - 16:27 WIB

Cak Udin PKB Tegaskan AI Hanya Alat Bantu, Tidak Bisa Gantikan Peran Ulama

17 Juli 2026 - 16:25 WIB

Demer: Pernyataan Deddy Sitorus Soal Bahlil Tidak Berdasarkan Fakta dan Menyesatkan Publik

17 Juli 2026 - 13:32 WIB

Cak Imin Apresiasi Disertasi Idham Arsyad Soal Ketahanan Pangan di Universitas Brawijaya

17 Juli 2026 - 13:29 WIB

Trending di Nasional