JAKARTA | Harian Merdeka
Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud akan menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, hari ini. Ribuan personel kepolisian telah disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi tersebut.
“Sebanyak 1.978 personel disiapkan untuk melayani dan mengamankan apabila ada aksi,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi, Senin (19/2/2024).
Relawan Ganjar-Mahfud berencana untuk menggelar demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, dan juga akan melakukan long march ke gedung Bawaslu.
“Sesuai rencana, jam 10.00 WIB akan turun ke Patung Kuda kemudian longmarch ke Bawaslu. Jadi semua organ relawan silakan turun, tidak perlu mendaftar silakan datang bawa pasukan anda kita geruduk Bawaslu,” kata Ketua Umum Kombas GP Burhan Saidi saat konferensi pers di Jalan Brawijaya VIII, Jaksel, Minggu (18/2).
Sebanyak 103 Ketua Relawan Nasional Ganjar-Mahfud hadir dalam pengeluaran ‘Petisi Brawijaya’. Mereka menyatakan penolakan terhadap hasil pilpres karena dugaan kecurangan yang dianggap menguntungkan paslon 02 Prabowo-Gibran.
“Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Haposan adalah kita menolak hasil daripada pilpres saat ini karena terlihat secara terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh pemilu kali ini dan itu menguntungkan paslon 02,” jelasnya.
Ketua Umum Projo Ganjar Haposan Situmorang menilai terjadi kecurangan dalam pilpres. Gerakan ini, menurutnya, merupakan pergerakan moral relawan masyarakat dan mahasiswa.
“Pertama, yang mau saya sampaikan bahwa mungkin 01 juga merasakan adanya kecurangan yang dialami oleh mereka apabila kita melakukan komunikasi dengan mereka dengan relawan-relawan mereka. Tapi yang pasti di tempat ini akan saya sampaikan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan ataupun TPN, ini murni pergerakan moral relawan masyarakat serta teman-teman mahasiswa,” tuturnya.
Haposan menyatakan bahwa jika KPU dan Bawaslu tidak mengindahkan petisi tersebut, maka akan ada pergerakan massa. Ia menegaskan petisi ini dilakukan bukan untuk kepentingan paslon, melainkan untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia.
“Kedua, apabila penguasa tidak mengindahkan KPU atau Bawaslu tidak mengindahkan petisi kita ini, seperti yang saya sampikan tadi ini adalah gerakan moral maka seluruh takyat Indonesia akan melakukan pergerakan. Yang kita lakukan saat ini adalah bukan untuk kepentingan paslon tapi untuk menyelamatkan demokrasi di republik ini,” ucapnya.
Adapun isi ‘Petisi Brawijaya’ tersebut meliputi:
- Menolak hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2024 yang diwarnai dengan kecurangan.
- Meminta kepada KPU yang dibentuk kemudian oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdi, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini.
- Memprotes keras Deklarasi Kemenangan Paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan Quick Count sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Hal ini secara nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.
- Meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud.
- Meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 02 pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.(il/jr)
