JAKARTA | Harian Merdeka
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, mengatakan, mahalnya harga gas bumi telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan industri manufaktur nasional, yang berpotensi mendorong deindustrialisasi, di tengah agenda Industri Hijau (Green Industry).
Pasalnya, kenaikan harga gas membuat ongkos produksi melonjak, sedangkan daya beli masyarakat tidak memungkinkan industri menaikkan harga produk. Akibatnya, stok menumpuk, produksi tersendat, dan daya saing industri nasional melemah.
“Kita sepakat mendorong asta cita Bapak Presiden Prabowo mencapai target pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau biaya energinya menjadi tekanan finansial serius bagi pelaku industri, maka industri dalam negeri kita justru terancam tumbang. Ini kontradiksi kebijakan yang harus segera diselesaikan,” kata Novita, dalam keterangan persnya, Jumat, 6 Februari 2026.
Selain itu, pihaknya pun menyoroti menurunnya pasokan, ketergantungan pada sumber alternatif berbiaya tinggi, dan beban logistik yang akhirnya dibebankan ke sektor industri.
Kemudian ia juga mengkritisi kesenjangan infrastruktur gas nasional. Karena meski sumber gas baru banyak ditemukan di Jawa Timur, pusat-pusat industri justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Keterbatasan pipa transmisi hingga fasilitas regasifikasi membuat gas dari hulu tidak terserap optimal.
“Ini tugas negara. Kementerian Perindustrian harus mengawal agar serapan gas dari hulu bisa optimal dan benar-benar menurunkan harga bagi industri,” tegasnya.
Oleh sebab itu, kata Novita, agenda Transisi Industri Hijau harus segera dimulai agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Ia pun mendesak PGN dan pemerintah memaparkan secara konkret implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) PT Gagas PGN segera.
Mulai dari pengendalian kebocoran pipa melalui digitalisasi, rehabilitasi lingkungan di area operasional melalui penanaman pohon, hingga penggunaan biometana dan blue hydrogen untuk menuju target net zero emission.
Lebih lanjut, pihaknya mendorong pemerintah menyiapkan insentif fiskal bagi industri yang menerapkan teknologi penurunan emisi seperti carbon capture dan carbon capture storage (CCS/CCUS).
Novita juga menekankan pentingnya instrumen keuangan hijau untuk mempercepat pembangunan jaringan gas rumah tangga dan ekosistem bahan bakar gas, termasuk mendorong PT Gagas PGN mempercepat integrasi logistik dengan SPBU di jalur logistik utama (Tol Trans Jawa dan Sumatra)
“Kami ingin mendorong kebijakan Energi Industri agar benar-benar berdampak dan Efektif. Transisi Energi Hijau adalah satu-satunya cara mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
“Maka kedaulatan Energi Hijau harus segera dimulai dimulai dari merevisi regulasi teknis infrastruktur gas menjadi blue/green hydrogen dimasa depan,” kata Novita menambahkan.(Agus).
