JAKARTA I Harian Merdeka
Ketua Forum Sipil Bersuara (Forsiber) Hamdi Putra mengatakan, peristiwa tragis yang menimpa Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haerul Saleh, dalam kebakaran rumah di kawasan Tanjung Barat, sudah sepatutnya tidak dipandang semata-mata sebagai musibah biasa.
Di berbagai belahan dunia, kematian mendadak seorang auditor negara selalu memicu pertanyaan krusial mengenai apakah peristiwa tersebut murni kecelakaan atau berkaitan erat dengan kepentingan besar yang terusik oleh hasil pekerjaannya.
“Mengingat kedudukan strategis almarhum, Haerul Saleh bukanlah pejabat biasa. Ia berada di jantung pengawasan keuangan negara pada sektor-sektor yang paling sensitif,” kata Hamdi kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).
Portofolio Anggota IV BPK mencakup pengawasan pada sektor pangan, sumber daya alam, energi, infrastruktur, hingga pertanian.
Lebih jauh Hamdi menyebutkan, lmbaga-lembaga di bawah kewenangannya mengelola triliunan rupiah uang publik, yang secara logis menempatkan Haerul Saleh sebagai sosok yang kemungkinan besar mengetahui rincian data yang teramat krusial.
Meskipun penjelasan awal menyebutkan dugaan cairan pengencer cat (tiner) dari aktivitas renovasi sebagai pemicu api, namun dalam perspektif investigasi modern, penyebab teknis hanyalah permulaan dari pertanyaan yang jauh lebih besar.
Api memang dapat menjelaskan mekanisme kematian seseorang, tetapi ia tidak secara otomatis dapat menjelaskan latar belakang di balik situasi yang menimpa seorang pemegang mandat audit strategis negara.
Sejarah global secara konsisten menunjukkan pola di mana tekanan terhadap auditor meningkat secara senyap ketika pengawasan menyentuh proyek skala besar, rantai distribusi energi, tambang, maupun kepentingan politik-ekonomi tertentu.
“Oleh karena itu, diskusi publik saat ini tidak boleh berhenti pada kronologi kebakaran, melainkan harus berfokus pada substansi profesional almarhum,” ujarnya.
Pertanyaan-pertanyaan mendasar perlu dijawab secara transparan. Audit apa yang sedang berada di meja kerja Haerul Saleh, entitas mana yang tengah diperiksa, proyek mana yang berpotensi menghasilkan temuan signifikan, serta siapa saja pihak yang berkepentingan atas hasil audit tersebut.
Lebih jauh lagi, keamanan seluruh dokumen, perangkat digital, dan jejak kerja korban harus dipastikan secara independen demi menjaga integritas data negara.
Tuntutan akan transparansi ini bukanlah sekadar teori konspirasi, melainkan standar investigasi dasar dalam negara yang menghargai integritas audit publik.
Apabila negara terlalu cepat merasa puas dengan penjelasan teknis tanpa melakukan pendalaman lebih lanjut, hal tersebut justru akan menyuburkan kecurigaan bahwa yang sedang dilindungi bukanlah kebenaran faktual, melainkan stabilitas politik semata.
Hal ini menjadi kian mendesak mengingat konteks nasional saat ini yang tengah diwarnai oleh berbagai proyek strategis nasional bernilai raksasa, mulai dari sektor bantuan sosial hingga distribusi logistik yang melibatkan anggaran luar biasa besar.
Dalam ekosistem kenegaraan, auditor merupakan penjaga pintu terakhir yang mencegah kebocoran anggaran bertransformasi menjadi kejahatan yang sempurna.
Maka, ketika salah satu penjaga tersebut meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran, publik memiliki hak moral untuk meragukan narasi kebetulan.
Negara harus menyadari bahwa menutup kasus ini dengan label “musibah” secara terburu-buru hanya akan memicu ledakan mosi tidak percaya.
Dalam logika investigasi, tidak ada kematian pejabat pengawas keuangan yang boleh dianggap sederhana sebelum seluruh keterkaitan kepentingan di sekelilingnya dibedah secara tuntas.
Saat ini, masyarakat tidak lagi menantikan sekadar ucapan belasungkawa simbolis, melainkan keberanian negara untuk mengungkap fakta di balik audit yang tengah ditangani oleh Haerul Saleh sebelum peristiwa tersebut terjadi.(Agus).
