Menu

Mode Gelap
Tebar Kepedulian, Kuatkan Kebersamaan. Koran Tangerang Raya dan LAN Kota Tangerang Adakan Santunan Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Partai Gema Bangsa Deklarasikan Diri Jadi Kekuatan Politik Baru Terungkap, Timnas Indonesia Jadi Alasan Top Skor Vietnam Pensiun Dini Marsha Aruan Jatuh Hati pada Karakter Renata di Serial Baru Menteri PU Klaim Daerah Terisolasi Usai Bencana Sumatera Sudah Teratasi

Politik · 18 Mar 2025 11:34 WIB ·

Beras Bulog Berkutu, Hindun Anisah Minta Pertanggungjawaban


Beras Bulog Berkutu, Hindun Anisah Minta Pertanggungjawaban Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Sebanyak 300 ribu ton beras sisa impor tahun 2024 ditemukan dalam kondisi berkutu. Perum Bulog dinilai tidak transparan dalam pengelolaan stok beras sehingga menyebabkan beras tersebut tidak terdistribusi dan mengalami penurunan kualitas.

Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, menyebut temuan ini berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ia mendesak Bulog untuk bertanggung jawab atas hal tersebut.

“Bulog harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Jangan sampai dengan dalih beras bisa difumigasi, lantas dianggap negara tidak merugi. Ini jelas merugikan karena tak layak dikonsumsi,” tegas Hindun dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

Hindun menduga jumlah beras yang berkutu bisa lebih dari 300 ribu ton. Ia menilai beberapa kantor wilayah dan cabang Bulog cenderung tidak transparan dalam memberikan laporan. “Bisa jadi jumlahnya lebih besar. Bulog saja yang tidak transparan,” ujarnya.

Hindun berharap jajaran direksi baru Bulog dapat melakukan perencanaan yang lebih matang dan strategis agar kejadian serupa tidak terulang. “Ini peringatan! Jajaran direksi baru harus lebih jeli dan visioner agar tidak merugikan keuangan negara,” tegas legislator Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II itu.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menemukan adanya beras impor berkutu saat kunjungan ke gudang Bulog di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Ia menyayangkan temuan tersebut karena dinilai merugikan masyarakat.

“Kami meminta agar jajaran Kementerian Pertanian segera mengelola beras tersebut. Sebab, jika dilepas ke pasar, beras itu jelas tak layak untuk dijual,” ujarnya menanggapi janji Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, yang berkomitmen untuk mengendalikan peredaran beras berkutu dan tidak mendistribusikannya kepada masyarakat.

“Nanti ini akan kami bahas, biasanya kami keluarkan. Tetapi tidak boleh untuk masyarakat, tidak boleh untuk SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) atau bantuan sosial,” kata Amran beberapa waktu lalu di Jakarta.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, memiliki pandangan berbeda. Ia menyatakan bahwa stok beras yang disebut berkutu di gudang Perum Bulog masih dapat dikonsumsi setelah melalui proses fumigasi atau pengendalian hama.

“Masih bisa dikonsumsi, beras berkutu itu artinya beras tersebut tidak mengandung bahan kimia berlebihan,” kata Arief. (fj/mas/dam)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Demer Dukung Diversifikasi Energi Percepat Transisi CNG sebagai Alternatif LPG 3 Kg

3 Juli 2026 - 16:21 WIB

DPR RI Tagih Kejelasan Pemerintah Terkait Realisasi Investasi di KEK Pariwisata

2 Juli 2026 - 13:23 WIB

DPR RI Soroti Penguatan KPPU di RUU Anti-Monopoli: Jangan Jadi Macan Ompong

1 Juli 2026 - 10:40 WIB

Sufmi Dasco dan Mensesneg Terima Audiensi Guru Honorer, Bahas Pengangkatan ASN

1 Juli 2026 - 10:35 WIB

Sikapi Safari Politik Jokowi, Sekjen Golkar: Presidennya Pak Prabowo, Tenang Saja

29 Juni 2026 - 15:32 WIB

Konflik Kepentingan Terbuka: MataHukum Soroti Kegiatan PSI di Fasilitas Kemenhut

27 Juni 2026 - 18:30 WIB

Trending di Politik