JAKARTA | Harian Merdeka
Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2025). Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2026 dari Rp 5,73 juta menjadi Rp 5,89 juta per bulan.
Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai besaran UMP DKI 2026 saat ini tidak masuk akal dan mencerminkan ketimpangan sosial di ibu kota.
“Tidak masuk akal upah pekerja karyawan yang bekerja di gedung-gedung pencakar langit di Jakarta kalah dengan buruh pabrik panci di Karawang atau buruh plastik di Bekasi,” ujar Said di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Menurut Said, revisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta diperlukan agar setara dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta tidak terlalu tertinggal dibandingkan daerah industri penyangga seperti Karawang dan Bekasi.
Said juga menyinggung data International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia yang mencatat pendapatan per kapita penduduk DKI Jakarta mencapai USD 21 ribu per tahun. Jika dirata-ratakan, angka tersebut setara dengan sekitar Rp 28 juta per bulan.
“Pendapatan per kapita Jakarta Rp 28 juta per bulan, tapi UMP hanya Rp 5,73 juta. Ini bukti kesenjangan sosial. Orang Jakarta banyak yang kaya, tapi pekerjanya digaji murah,” tegasnya.
Ia menilai upah pekerja di Jakarta bahkan masih kalah dibandingkan buruh di sejumlah kota besar Asia Tenggara seperti Bangkok, Kuala Lumpur, hingga Hanoi.
Dalam tuntutannya, KSPI dan Partai Buruh juga meminta diberlakukannya Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) DKI Jakarta sebesar 5 persen di atas 100 persen KHL. Dengan skema tersebut, upah buruh di Jakarta berada di kisaran Rp 6,1 juta hingga Rp 6,5 juta per bulan.
“Itu pun sebenarnya masih kecil. Hidup di Jakarta dengan upah segitu tetap berat,” ucap Said.
Pantauan di lokasi, massa buruh mulai berkumpul di kawasan Patung Kuda dan Jalan Merdeka Selatan dengan mengenakan atribut Partai Buruh berwarna hitam dan merah. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan revisi UMP DKI Jakarta 2026 dan penerapan UMSP.
Aparat kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi aksi. Jalan Merdeka Selatan menuju Merdeka Barat ditutup sementara, sementara arus lalu lintas menuju Gambir masih dapat dilalui kendaraan. (hab/fj)
