NIAS UTARA | Harian Merdeka
Isu dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 1 Afulu, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, kian menguat. Dugaan penyalahgunaan dana pendidikan itu mencuat setelah sebuah video yang diunggah akun Facebook Moderato Zendrato pada Selasa, 20 Januari 2026, menuding kepala sekolah setempat mengelola dana BOS secara tidak transparan sejak 2021 hingga 2025.
Dana BOS yang setiap tahun nilainya diperkirakan mencapai 400-500 juta rupiah tersebut dipertanyakan publik, terutama terkait pengadaan buku yang disebut-sebut selalu dianggarkan setiap tahun. Namun, hingga kini, keberadaan seluruh fisik buku yang dimaksud tidak pernah diperlihatkan secara terbuka.
Masyarakat mempertanyakan jenis, jumlah, serta realisasi pembelian buku tersebut, termasuk dugaan manipulasi laporan pertanggungjawaban.
Sorotan juga mengarah pada pengadaan perangkat teknologi pendidikan seperti laptop dan proyektor. Sejumlah sumber menyebutkan aset-aset tersebut tidak ditemukan di sekolah. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya pengalihan barang atau pengadaan fiktif yang dicatat dalam dokumen penggunaan dana BOS.
Dugaan konflik kepentingan turut mencuat. Pengadaan buku disebut hanya melibatkan satu penyedia, UD Haga, yang diduga memiliki hubungan dengan kepala sekolah atau lingkaran keluarganya. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya di sektor pendidikan.
Tak hanya itu, isu kedekatan keluarga antara kepala sekolah dengan Bupati Nias Utara juga menjadi sorotan publik. Sejumlah warga menilai relasi tersebut berpotensi menciptakan pembiaran dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana publik di sekolah.
Di tengah derasnya sorotan, Kepala SMP Negeri 1 Afulu, Yuniso Zalukhu, memilih bungkam. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat yang dikirimkan Harian Merdeka hingga berita ini diturunkan tidak mendapat respons. Sikap diam tersebut justru memicu kecurigaan dan memperkuat dugaan publik.
“Diamnya pejabat publik dalam isu serius seperti ini patut dipertanyakan. Kepala sekolah seharusnya menjelaskan secara terbuka, bukan menghindar,” kata Petrus Gulo, pemerhati kebijakan publik di Kepulauan Nias.
Sementara itu, Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara (GAKORPAN) DPD Kepulauan Nias menyatakan pihaknya tengah mengumpulkan bukti dan data. Lembaga itu berencana melaporkan dugaan penyelewengan dana BOS tersebut ke aparat penegak hukum.
“Dana pendidikan bukan untuk dipermainkan. Jika terbukti, pelaku harus mempertanggungjawabkannya di depan hukum. Dalam waktu dekat, kita akan laporkan di Kejatisu,” ujarnya.(Adi)
