JAKARTA | Harian Merdeka
Persembahan menjelang akhir tahun 2024 dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengundang perhatian dan pertanyaan. Dalam situasi ini, banyak pihak mempertanyakan pemahaman dan penerapan aturan yang ada.
Pertanyaan muncul mengenai harapan dari KADIN ketika terjadi perbedaan tafsir terkait Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam konteks Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Anindya Bakrie menyatakan bahwa Munaslub diperlukan karena ada desakan dari ketua KADIN provinsi, salah satunya Ketua KADIN Bangka Belitung, Thomas Jusman. Ia mengungkapkan bahwa tujuan Munaslub adalah untuk mewujudkan organisasi pengusaha yang netral sebagai mitra strategis pemerintah.
Salah satu isu yang diangkat adalah ketidaknetralan Arsjad Rasjid sebagai ketua tim sukses yang dianggap bersebrangan dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Meskipun penjelasan mengenai harmonisasi Arsjad Rasjid dengan tim transisi pemerintahan baru telah disampaikan secara terbuka, dukungan terhadap Anindya Bakrie masih rendah.
Dari 35 KADIN provinsi, Anindya hanya didukung oleh 14 provinsi, kurang dari 50 persen. Selain itu, dukungan terhadapnya juga hanya berasal dari 25 anggota luar biasa dari total 221 anggota, atau sekitar 12 persen.
Komposisi dukungan yang minim ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai adanya agenda tersembunyi atau kepentingan bisnis yang tidak sejalan dengan peta jalan Indonesia Emas.
Kami melakukan wawancara dengan seorang pengusaha yang pernah menjabat sebagai pengurus KADIN di tingkat kota. Saat ditanya tentang peristiwa ini, ia menjawab singkat, “Memalukan dan tidak membanggakan. Lebih baik kita ajak kawan-kawan keluar dari anggota KADIN.” (dahlan)
