Jakarta | Harian Merdeka
Komisi IV DPR RI menyorot, kondisi nelayan di Pati, Jawa Tengah yang mengeluhkan tingginya harga solar non-subsidi. Para nelayan kapal di atas 30 Gross Tonnage (GT) yang mengeluhkan harga solar menembus Rp30.000 per liter.
Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan, nelayan kapal di atas 30 GT memiliki peran penting. Terutama, dalam menjaga ketahanan pangan pasokan ikan nasional.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret agar nelayan tetap dapat melaut di tengah tingginya biaya operasional. Kalau nelayan berhenti melaut karena BBM mahal, ketahanan pangan sektor perikanan bisa terganggu,” kata politikus Golkar ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Tidak lupa, Firman mengingatkan, kebijakan penyesuaian harga BBM bagi nelayan kapal besar membutuhkan dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut, agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Disparitas harga solar subsidi dan non-subsidi sangat besar, sehingga rawan diselewengkan. Kalau ditemukan penyalahgunaan, harus ditindak tegas,” ucap Firman.
Jika persoalan ini tidak cepat diselesaikan, ia mengkhawatirkan, mengancam aktivitas penangkapan ikan. Lalu, Firman mengaku, sudah berkomunikasi dengan Kemenko Perekonomian dan Ditjen Perikanan Tangkap KKP terkait kemungkinan penyesuaian harga BBM.
“Saya sudah sampaikan ke Kemenko Perekonomian dan Dirjen Tangkap KKP. Mereka serius mendiskusikan rasionalisasi dan penyesuaian harga BBM untuk nelayan kapal di atas 30 GT,” ujar Firman.
Menurutnya, pemerintah saat ini masih membahas skema terbaik bersama Pertamina, BPH Migas, dan sejumlah instansi terkait. Hasil rapat tersebut belum final dan akan dilanjutkan pada pekan depan.
Sebelumnya diberitakan, perwakilan nelayan Purnomo mengatakan, kapal berukuran 30 GT ke atas membutuhkan ribuan liter solar untuk sekali melaut. Sekali melaut, nelayan bisa menghabiskan uang untuk membeli solar senilai Rp150-300 juta.
“Untuk sekali melaut, kapal 30 GT ke atas butuh 5.000 sampai 10.000 liter solar. Kalau harga Rp30.000 per liter, biaya BBM saja sudah Rp150 juta hingga Rp300 juta,” kata Purnomo.
Biaya tersebut, kata Purnomo, belum termasuk untuk anggaran lainnya. “Ini belum termasuk biaya ABK, perbekalan, dan perawatan kapal, banyak nelayan terpaksa tidak melaut,” ujar Purnomo. (Egi)
