JAKARTA | Harian Merdeka
Pada masa penjajahan, jongos sering identik dengan begundal atau kaki tangan Belanda. Makna kata yang berkembang kemudian menjadi sedemikian sempit dan negatif atau rendah.
Jongos yang ternyata merasa dirinya sebagai Korban kemiskinan, sebagai Jongos untuk menjadi ‘Korban’ dan ujung-ujungnya kejiwaan semakin terpojok/ minder.
Akibatnya potensi diri tak berkembang. Pekerjaan pun dilakukan setengah hati. Kemudian menganggap diri ini sebagai pecundang, atau bisa diartikan Jongos masuk kasta terendah .
Bagaimana dengan penerapan hukum kita, apa masuk dalam kasta terendah atau tidak sehat . Lihat saja kasus vina cirebon, kemudian netizen telah memahami adanya sandera kepada pimpinan partai politik yang pada gilirannya, wajah hukum sudah menjadi Jongos Politik.
Jongos politik bisa berarti dipermainkan pada sebuah kepentingan Kekuasaan yang merugikan rakyat.
Namun dalam persepsi lain dalam pendekatan lain yang masuk akal, seperti peribahasa ada gula ada semut (ada yg menguntungkan pasti berkumpul orang), jadi berkumpulnya partai dalam istilah KIM Plus sebuah kepentingan .
Dan sebuah konsetasi politik walau sudah ada keputusan MK pasal 60 dan 70 ,nampaknya tidak membuat partai menjadi mandiri, tapi makin terlihat ketakutannya dan kehilangan kekuasaan .
Dan Tabrakan logika politik dan logika publik semakin hebat dan rakyat semakin muak mendengar celotehan yg sepertinya rakyat bodoh. Terjadilah demo !
Ungkapan Presiden terakhir Jangan kalau pas ada senang ramai-ramai, tapi begitu ada banyak masalah, tidak rame-rame lagi,”
Presiden lupa bahwa program revolusi mental yg bapak banggakan itu terlupakan dan akan menegakan hukum dg menggigit sendiri namun akhirnya melahirkan jongos jongos politik , seperti kata pribahasa “menepuk air didulang memercik muka sendiri “. (dahlan)
