JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintah saat ini menggencarkan sertifikasi halal bagi pelaku ekonomi rakyat kecil. Bahkan sebanyak 1,35 juta PKL UMKM kategori self declare digratiskan melalui APBN RI Tahun 2026.
Kebijakan ini bertujuan agar mereka naik kelas ditengah persaingan di era digital yang sangat berat dan kompleks. Hal ini menjadi bagian keperpihakan nyata Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, tegas Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. seusai pemaparan Halal Center YAHIDA oleh Ratu Sofie Yulinar di PG Center Jakarta, Jumat, (13/2/2026)
Lebih lanjut Presiden Kawulo Alit Indonesia ini menambahkan bahwa Sertifikasi Halal merupakan salah satu instrumen untuk mendongkrak PKL UMKM naik kelas, maju, unggul hadapi persaiangan di era digital.
Melalui kerjasama dengan Halal Center YAHIDA, APKLI-P bergerak cepat dampingi PKL UMKM kategori Self Declare memiliki sertifikat halal. Bagian dari upaya membantu pemerintah dalam tempo secepat-cepatnya plafon 1,35 juta sertifikasi halal gratis PKL UMKM self declare dapat direalisasikan. Kenapa? Karena Oktober 2026 batas waktu terakhir mereka memiliki sertifikasi halal.
Untuk itu, selaku Ketua Umum APKLI-P, saya perintahkan segenap jajaran pengurus diseluruh Indonesia turun gunung mendampingi PKL UMKM Self Declare dapatkan sertifikasi halal.
Tentunya bersama Halal Center Yahida. Kita mampu asal mau, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang sudah 15 tahun tak kenal lelah mengobati penyakit ekonomi rakyat kecil di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut
, disamping Jajaran Halal Center YAHIDA, juga dihadiri Waketum APKLI-P, Ahlan Elfaz, Ketua DPW DKi Hadi Setiono dan Ketua DPD APKLI-P Se-Jakarta beserta jajaran.(Agus).
