JAKARTA | Harian Merdeka
Kurangnya minat masyarakat terhadap perumahan subsidi saat ini karena masih banyak masyarakat yang khawatir dengan kondisi bangunan yang kurang memperhatikan kualitasnya.
Hal ini disampaikan Pengamat kebijakan publik dan hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah kepada Harian Merdeka, Rabu (21/1/2026).
Trubus menjelaskan bahwa pemerintah harus mengawasi semua proyek perumahan subsidi untuk menjaga kualitas bangunan agar tidak merugikan konsumen yang ingin mengambil rumah.
“Semua proyek perumahan subsidi harus diawasi agar kualitas bangunan tetap terjaga dan tidak rugikan konsumen atau masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa perumahan subsidi juga kurang diminati karena banyak akses jalan yang sulit ditempuh saat menuju lokasi perumahan subsidi tersebut.
” Akses jalan yang sulit saat menuju lokasi perumahan subsidi, jadi itu faktor alasan masyarakat tidak mau ambil rumah subsidi,” ujarnya.
Perumahan subsidi harus menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat banyak yang minat untuk ambil rumah subsidi tersebut .
Tak hanya itu, lokasi perumahan yang rawan banjir juga salah satu minat masyarakat untuk memilih rumah subsidi.
” Lokasi banjir juga perlu diperhatikan karena banyak rumah subsidi yang berada di lokasi rawa banjir, ” ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan rencana pelaksanaan akad massal rumah subsidi sebanyak 133.000 unit pada 2026. Akad massal akan digelar dalam dua tahap di lokasi berbeda. Tahap pertama direncanakan berlangsung di Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Juli 2026.
“Yang di Batang, bulan Juli jumlahnya 62.000,” kata Ara.
Ara juga meminta BP Tapera dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menyiapkan dukungan sejak awal agar pelaksanaan akad massal berjalan lancar. Tahap kedua direncanakan pada Desember 2026 di Jawa Timur dengan target 71.000 unit.(Agus).
