JAKARTA | Harian Merdeka
Mantan petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengurusan perkara terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Zarof Ricar diduga kuat menerima suap vonis bebas dalam kasus tersebut.
Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku prihatin lantaran lembaga yudikatif bisa diintervensi pihak luar. Dirinya, juga mengkawaturkan sebab MA tengah dihadapkan pada polemik peninjauan kembali (PK) terpidana korupsi izin usaha pertambangan atau IUP Mardani Maming.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto meminta MA yang membawahi para hakim segera menutup celah masuknya intervensi dari pihak luar dalam penanganan perkara.
“Salah satu bentuk keprihatinan bahwa dari sisi yudikatif masih ada intervensi para koruptor yang ingin menganggu objektifitas hakim dalam memutuskan perkara. Ya tentunya ini perlu menjadi perhatian di Mahkamah Agung juga yang membawahi para hakim-hakim ini, celah-celah mana yang sekiranya bisa ditutup,” ujar Tessa, dikutip liputan6 com, Minggu (27/10).
Ia berharap keterlibatan Zarof Ricar dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur dapat menjadi pembelajaran bagi para hakim agung. Terlebih, kesejahteraan para hakim telah dinaikkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
“Info terakhir sudah disetujui untuk dinaikkan ya kalau enggak salah oleh Bapak Presiden ya. Walaupun kenaikan gaji ini memang tidak serta merta dapat menghilangkan perilaku koruptif, tapi, harapan kita setidaknya dapat meminimalisir upaya-upaya tersebut,” ungkap Tessa.
Sementara itu, eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap medukung lembaga anti-rasuah yang berkantor di Kuningan, Jakarta Selatan, agar melakukan super visi kasus suap vonis bebas Ronald Tannur yang menyeret Zarof Ricar.
KPK juga berharap dapat memeriksa semua pihak yang terduga terlibat sebagai markus, tak terkecuali Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto.
“Yang bisa dilakukan KPK hanyalah supervisi itu pun ketika ada kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut,” tegas Yudi.
Yudi berharap, MA di bawah kepemimpinan Sunarto juga dapat menjadikan kasus suap vonis bebas Ronald Tannur sebagai momentum bersih-bersih. Bersih-bersih, kata Yudi, dapat dilakukan Sunarto baik dari tingkat pengadilan negeri, tinggi hingga Mahkamah Agung (MA).
“Kita berharap MA di bawah kepemimpinan Sunarto menjadikan ini momentum untuk melakukan bersih bersih di dalam lingkungan peradilan dari pengadilan negeri, tinggi, hingga Mahkamah Agung,” tandasnya. (jr)
