JAKARTA | Harian Merdeka
Komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi kembali mendapat apresiasi dari publik. Langkah tegas lembaga penegak hukum dalam menindak dugaan praktik korupsi menunjukkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya tengah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pengadaan sewa jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat Pemilu 2024.
“Fakta-fakta yang terungkap seperti apa dan tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK,” ujarnya.
Senada, Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, mengapresiasi langkah KPK tersebut.
“Langkah yang tepat bagi KPK untuk melakukan pendalaman terhadap laporan dugaan praktik korupsi dalam pengadaan sewa private jet,” kata Agus.
Ia menjelaskan, penelusuran ini penting karena terdapat bukti konkret berupa tangkapan layar pengumuman pengadaan sewa jet yang diduga tidak sesuai prosedur. Ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan dan memastikan prinsip transparansi dijalankan oleh seluruh lembaga publik.
“Kami melihat ada dugaan mark-up karena nilai kontraknya itu jauh di atas pagu. Rasanya penting bagi KPK untuk mendalami itu,” tambahnya.
Komitmen pemberantasan korupsi juga tampak di lembaga pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas IIA Sidoarjo, Disri Wulan Agus Tomo, menegaskan bahwa semangat integritas dan transparansi terus diperkuat melalui berbagai upaya pembinaan dan pelayanan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Lapas Sidoarjo, yang menjadi bagian dari upaya mewujudkan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Pelaksanaan survei yang melibatkan warga binaan, keluarga warga binaan, serta masyarakat penerima layanan menunjukkan hasil menggembirakan. Berdasarkan pengolahan data, nilai SPAK mencapai 98,24 dengan kategori “Sangat Baik.” Hasil ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi layanan dan profesionalitas petugas Lapas.
Disri menegaskan, pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa lembaga pemasyarakatan mendukung penuh agenda nasional pemberantasan korupsi yang digagas pemerintah.
Dengan sinergi antara lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan lembaga pemasyarakatan, semangat antikorupsi di Indonesia terus menguat. Dukungan publik menjadi kunci agar gerakan pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penindakan, melainkan membentuk budaya integritas yang kokoh demi kemajuan bangsa.(jr)
