Menu

Mode Gelap
Kementerian LH Segel KEK Lido HUT Ke-17, DPD Partai Gerindra Banten Sediakan Makan Siang Gratis Truk Galian Tanah Dilarang Melintas Maarten Paes Tidak Khawatir Hadapi Jepang Al Muktabar Hadiri Syukuran HUT ke-79 Korps Brimob di Polda Banten

Bisnis · 9 Okt 2024 14:24 WIB ·

Pemkab Bogor Bakal Sikat PKL


Pemkab Bogor Bakal Sikat PKL Perbesar

JAKARTA | Harian Merdeka

Pemkab Bogor akan menertibkan pedagang kaki lima yang kembali ke jalur wisata Puncak, Bogor. Ini dilakukan mengingat kawasan wisata tersebut tengah ditata.

Untuk mencegah masuknya pedagang, Pemkab Bogor membentuk tim gabungan dari beberapa unsur.  “Tim ini terdiri atas Satpol PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya. Tugasnya tim ini menegakkan aturan di sepanjang jalur Puncak,” tutur Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri di Cibinong, kemarin.

“Kenapa ini menjadi perhatian saya? Karena baru-baru ini kita melakukan penataan kawasan Puncak. Memang selama ini pariwisata di Puncak menjadi sumber atau destinasi yang sangat menarik bagi wisatawan, baik itu mancanegara maupun nusantara,” imbuhnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan data tahun 2023, dari total 6,31 juta kunjungan wisata di Kabupaten Bogor, sebanyak 2,56 juta di antaranya berkunjung di kawasan wisata Puncak, terdiri dari 2,4 juta wisatawan domestik dan 160 ribu wisatawan dari mancanegara.

Menurut dia, kawasan Puncak memiliki potensi tinggi di bidang pariwisata, karena memiliki keindahan tersendiri seperti halnya destinasi-destinasi wisata mancanegara.

“Saya pernah ke luar negeri dan beberapa wilayah di Indonesia cuma satu keunikan di Bogor ini, kita sebut sebagai wisata Puncak,” kata Bachril.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto menyebutkan saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor sedang mengupayakan pembangunan posko gabungan untuk memaksimalkan penegakan aturan di jalur wisata Puncak.

“Posko gabungan ini rencananya akan dibangun tak jauh dari Warpat, masih di sekitaran Cisarua,” kata Bayu.

Posko gabungan ini masuk dalam rencana penataan kawasan puncak tahap I yang diusulkan kepada Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu.

Proses pembersihan jalur wisata Puncak dari lapak PKL dilakukan aparat beberapa bulan lalu secara bertahap. Dalam upaya pembersihan itu juga menimbulkan resistensi dari kalangan pelapak sehingga sempat terjadi kericuhan, yang bahkan menutup akses lalu lintas di Puncak.

Pemkab Bogor berdalih pembersihan dan penataan terhadap PKL di jalur Puncak itu bertujuan mencegah parkir liar dan melancarkan arus lalu lintas di kawasan wisata itu. Pemkab pun mengimbau para PKL untuk pindah ke rest area Gunung Mas Puncak yang sudah disediakan.

Namun para pedagang yang menolak pindah ke rest area menilai kawasan itu tak menguntungkan dalam mencari nafkah daripada lapak yang telah mereka tempati bahkan sampai puluhan tahun terakhir.

Salah satunya Karim yang menilai alasan pembersihan lapak demi penataan lalu lintas, karena menurutnya kawasan Puncak sejak dulu sudah macet.

“Iya ada (pemberitahuan), alasannya macet, dari dulu juga udah macet. Karena ada pengembang, dia korbankan rakyat. Itu lihat Pasar Cisarua, Megamendung, pada keluar macet, motor, mobil, 5 menit, kenapa yang disalahkan dan dikorbankan pedagang,” ujar Karim, Senin (24/6).

Karim memiliki satu lapak yang telah puluhan tahun berdiri. Dia pun pernah mencoba pindah ke rest area, namun hasilnya jauh dari kata untung.

Karim meminta pemerintah juga memikirkan dampak positif dengan keberadaan pedagang kaki lima. Menurutnya, pedagang menjadi garda terdepan apabila ada suatu kejadian.

“Ini kalau enggak ada pedagang jam 2 malam longsor siapa, polisi dan Pol PP, ini pedagang yang berjaga, ambil positifnya,” keluh dia.(jr)

Artikel ini telah dibaca 6 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Pemprov DKI akan Lakukan Modifikasi Cuaca pada 11 Maret

11 Maret 2025 - 11:09 WIB

DPRD Kota Tangerang Gelar Rapat Paripurna Serah Terima Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Periode 2025-2030

24 Februari 2025 - 13:47 WIB

Kementerian LH Segel KEK Lido

7 Februari 2025 - 17:27 WIB

HUT Ke-17, DPD Partai Gerindra Banten Sediakan Makan Siang Gratis

7 Februari 2025 - 16:56 WIB

Ada Kejanggalan Seleksi PPPK di Kota Tangerang, DPRD Akan Lapor ke KemenPANRB

13 Januari 2025 - 16:22 WIB

Menuai Kritik Kenaikan PPN 12% Presiden Prabowo: Biasalah

30 Desember 2024 - 15:56 WIB

Trending di Pemerintahan