JAKARTA | Harian Merdeka
Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana menjalankan program 3 juta rumah per tahun. Agenda itu berpotensi kembali buat PT Bank Tabungan Negara dalam posisi strategis.
Adapun BTN pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat posisi sebagai bank himbara dengan porsi paling besar untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan pihaknya menyambut baik inisiasi program 3 juta rumah tersebut. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan perusahaan.
“Kita sih senang banget ya, karena bisnisnya bisa bertambah. Dan yang kedua, tugas kita memang bantu menyalurkannya, jadi ya market-nya besar gitu. Kalau dari sisi bank sih oke-oke saja,” ujar Nixon, di Hotel Le Meridien, Jakarta, dikutip detikcom, Kamis (3/10).
Selain itu, Nixon juga memberikan sejumlah catatan penting untuk implementasinya ke depan. Satu hal yang meski diperhatikan, menurutnya adalah sisi suplai rumah.
“Mengerahkan pembangunan 3 juta rumah itu, sisi supply-nya mesti benar-benar diatur dengan baik. Jangan sampai nanti, ketemu developer, ternyata developer fiktif, kayak gitu-gitu,” ujarnya.
Selain itu, sering juga terjadi kasus di mana sertifikat rumah tak kunjung terbit. Menurunnya, mengatur suplai harus dilakukan dengan sangat hati-hati, apalagi mengingat volume hunian yang akan bertambah.
Pemerintah sendiri juga disebut-sebut akan memisahkan bagian perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mengingat akan semakin banyak kementerian/Lembaga (KL) ke depan, Nixon mengingatkan agar koordinasi yang terjalin juga perlu ditingkatkan.
“Katakanlah PUPR, kemudian pertanahan, Pemda, untuk membantu sisi supply-nya ini, benar-benar bisa deliver 3 juta rumah. Kalau ditanya, saya yakin nggak (terwujud), saya jawabnya yakin. Cuma ya itu tadi, jadi kisi-kisinya mesti dijaga saja, poin-poin atau titik-titik rawan supaya program ini tetap harus bisa jalan,” tuturnya. (jr)
