Jakarta | Harian Merdeka
Polemik sikap politik PDIP yang memilih menjadi “partai penyeimbang” di luar pemerintahan terus menuai sorotan. Sikap itu dinilai kurang jelas, karena sikap penyeimbang tidak punya konsekuensi politik yang tegas.
Faktanya, PDIP memang tidak masuk dalam koalisi gemuk pemerintah, namun terdapat fakta-fakta politik yang membuat wacana publik berkembang lebih jauh, misalnya soal kedekatan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto belakangan ini.
Jika kedekatan itu diartikan sebagai sinyal politik bahwa PDIP berencana masuk ke dalam koalisi, justru akan menuai polemik baru karena. Untuk itu, politisi partai Nasdem Irma Suryani Chaniago menolak kemungkinan itu.
Irma menegaskan bahwa partainya menghormati keputusan masing-masing partai dalam menentukan sikap politik. Namun, ia menyoroti ambiguitas posisi yang dinilai membingungkan dan secara tegas menolak jika PDIP ingin bergabung ke dalam pemerintahan saat ini.
“Saya sudah jelas. Kalau dia mengaku oposan, jadilah yang tegas. Kalau jadi penyeimbang, konstruktif, solutif, jadi tidak ambigu,” ujar Irma di Jakarta, pada Senin (22/6/2026).
Menurut Irma, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi oposisi dan penyeimbang memiliki perbedaan mendasar. Ia menilai Indonesia berada dalam sistem yang “masih banci”, antara presidensial dan parlementer, karena keputusan anggaran tetap berada di parlemen. Namun, ia menekankan bahwa apapun pilihannya, partai politik harus konsisten.
“Oposisi itu harus berada di luar, melakukan kritik terhadap pemerintah secara clear, bahkan yang bagus juga disalahin,” tegasnya. Sementara itu, “dalam perspektif penyeimbang, dia bisa bikin solusi juga mengkritisi.”
Irma secara blak-blakan menyatakan bahwa PDIP sebaiknya tetap berada di luar pemerintahan. “PDIP itu sangat bagus kalau oposisi tapi tidak bagus kalau di pemerintahan,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sebagai sesama teman, ia ingin menyampaikan bahwa PDIP adalah aset bangsa sebagai partai besar, sehingga tidak salah jika orang berharap banyak terhadap PDIP dalam mengelola pemerintahan. “Pemerintah yang terlalu absolut pasti diktator,” ujarnya mengingatkan.
Terkait posisi Nasdem sendiri, Irma menjelaskan bahwa partainya ikut menjadi bagian pemerintahan meskipun tidak ada di kabinet. “Diinstruksikan di parlemen, kalau bagus kasih solusi.” Ia mencontohkan di Komisi IX, Nasdem mendukung penuh program pemerintah namun berkali-kali mengkritik tata kelola dan mendorong adanya kontrol dari luar, termasuk dari akademisi.
Irma menyoroti program Makan Bergizi Gratis sebagai contoh kebijakan yang niatnya baik namun menghadapi masalah implementasi. “Bayangkan percepatan pembangunan SPPG tidak berbanding lurus dengan kecepatan menyelesaikan masalah. Ini bukan makan kenyang, ini makan bergizi, tujuannya bagus sekali,” katanya.
Ia menekankan perlunya penjelasan yang hitam-putih dari PDIP. “Jangan di satu sisi bicara penyeimbang, tapi di sisi lain sikapnya oposan, meski pun itu tidak haram. Bagaimana duduk bersama, kalau satu bilang A satu kali bilang B.”
Menurut Irma, jika PDIP tiba-tiba masuk ke pemerintahan di tengah jalan, hal itu akan dinilai sebagai sikap yang tidak serius oleh rakyat. “Karena partai harus begini harus begitu,” ujarnya menekankan pentingnya konsistensi. (Egi)
