Jakarta | Harian Merdeka
Forum diskusi Kopdar Bareng Mas Dar yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada, Senin malam (15/6/2026), berakhir ricuh setelah sekelompok mahasiswa menggeruduk panggung dan memaksa acara dihentikan. Seorang ajudan pejabat negara dilaporkan terluka akibat lemparan benda keras dari massa.
Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan (GMPK) DKI Jakarta, Asip Irama, mengecam keras insiden tersebut dan menyebutnya sebagai kemunduran serius dalam budaya demokrasi di Indonesia.
“Forum itu adalah ruang dialog yang sah, berizin, dan terbuka. Membubarkannya secara paksa bukan tindakan demokrasi. Itu tindakan yang justru membunuh demokrasi atas nama demokrasi. Ini kontradiksi yang berbahaya,” kata Asip.
Asip menegaskan, demokrasi yang sehat mensyaratkan kemampuan berargumen secara rasional, bukan sekadar melampiaskan sentimen. Menurutnya, kekuatan sejati gerakan mahasiswa selalu terletak pada kualitas argumen, bukan pada skala kegaduhan yang diciptakan.
“Jika mahasiswa yakin argumennya kuat, duduklah di depan pejabat itu, ajukan data, tanyakan yang tidak bisa mereka jawab. Itulah yang benar-benar membuat kekuasaan tunduk. Bukan botol yang dilempar, bukan panggung yang diduduki,” ujarnya.
Asip juga menyoroti karakter aksi-aksi mahasiswa dalam beberapa hari terakhir yang ia nilai semakin jauh dari tradisi gerakan intelektual yang selama ini menjadi kekuatan moral mahasiswa Indonesia.
“Yang kita saksikan belakangan ini adalah aksi-aksi yang hadir tanpa kajian akademis yang matang, lemah dalam argumentasi, dan tidak memiliki agenda prioritas yang jelas. Tuntutannya berserakan ke mana-mana, seolah yang terpenting bukan substansinya, melainkan kegaduhannya,” ujar Asip.
Menurutnya, gerakan mahasiswa yang substansial selalu bisa dibedakan dari gerakannya yang dimobilisasi oleh kepentingan lain. Perbedaan itu, kata Asip, terletak pada satu hal fundamental yaitu nalar.
“Gerakan mahasiswa yang berpihak pada rakyat lahir dari riset, dari keprihatinan yang terukur, dari tuntutan yang spesifik dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Yang kita lihat sekarang berbeda. Banyak aksi yang digerakkan oleh emosi, mudah terprovokasi, dan sangat rentan disusupi agenda yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Asip bahkan mempertanyakan apakah insiden GIK UGM merupakan tindakan spontan atau bagian dari pola yang lebih terorganisir.
“Membubarkan forum secara paksa seperti ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ada pola, ada koordinasi. Kita perlu bertanya dengan jujur: siapa yang menggerakkan, dan untuk kepentingan siapa?” katanya.
Ia mengingatkan, dalam sejarah panjang gerakan mahasiswa Indonesia, perubahan nyata tidak pernah lahir dari kekerasan, tapi dari kejernihan berpikir dan keberanian moral.
“Gerakan 1998 berhasil bukan karena mahasiswa melempar botol. Mereka berhasil karena mereka punya argumen yang tidak bisa dibantah, moral yang tidak bisa dibeli, dan kepercayaan rakyat yang tidak bisa digoyahkan. Standar itulah yang harus dijaga,” ujar Asip.
Asip pun mendesak aparat penegak hukum untuk memproses pelaku kekerasan dalam insiden GIK UGM tanpa kompromi.
“Tidak ada alasan ideologis yang bisa membenarkan kekerasan di ruang akademik. Kampus bukan tempat premanisme. Hukum harus ditegakkan, siapapun pelakunya, tanpa pengecualian,” katanya.
Di sisi lain, Asip mengapresiasi sikap Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang tetap memilih duduk bersila di aspal demi melanjutkan dialog meski telah dievakuasi dari panggung. Menurutnya, gestur itu justru menunjukkan siapa yang sesungguhnya lebih demokratis malam itu.
“Ironi terbesarnya adalah ini: pejabat yang diusir itu tetap mau duduk di aspal untuk berdialog, sementara mahasiswa yang mengusirnya memilih kekerasan. Siapa yang lebih mencerminkan semangat demokrasi? Publik bisa menilai sendiri,” pungkas Asip. (Egi)
