JAKARTA | Harian Merdeka
Pembentukan Kota Tangerang Selatan pada 26 November 2008. terbitnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008. Karena itu Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna istimewa di dalam Gedung DPRD Kota Tangsel dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 yang jatuh pada 26 November 2025.
HUT ke-17 ini, Pemda Tangsel mengusung tema : “Bertumbuh, Berkarya dan Berdiddaya,” tampak sikap eforia Benyamin Davnie dan Pilar Saga Ichsan. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan tampak gembira saat
rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD.
Namun di balik sikap gembira Wali Kota itu, Direktur Eksekutif Tangerang Public Service (TPS) Ryan Erlangga menilai, masih banyak persoalan yang belum dituntaskan oleh pihak Pemkot Tangerang Selatan.
.
“Sedikitnya tujuh Persoalan kronis utama yang dihadapi oleh Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) yakni :Korupsi, Sampah, Banjir dan Drainase, Nepotisme promosi jabatan ASN, Kualitas udara yang tidak sehat, Penyediaan Air Bersih, “tutur Ryan di temui BSD Tangsel Minggu (30/11/25)
Kebijakan Anggaran Bernuansa Korupsi
Bukti terjadi dugaan Korupsi : Kasus di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel terkait pengelolaan dan pengangkutan sampah telah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Banten.
“Kasus dugaan korupsi senilai Rp 75,9 miliar dengan rincian Rp50,72 miliar untuk jasa pengangkutan sampah dan Rp25,21 miliar untuk jasa pengelolaan sampah,”ungkapnya.
Kepala Dinas DLH telah ditetapkan terdakwa dan sudah ditahan. Kejati Banten juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan dokumen di kantor DLH Tangsel
“Terbongkar “Kong Kali Kong” antara oknum ASN di Dinas DLH dengan pihak PT EPP yang Terindikasi atau tidak menutub kemungkinan “Bau Busuk Aliran uang sampah” juga masuk dalam kantong – kantong pejabat Pemkot dan DPRD Tangerang selatan, “ungkap Ryan.
Pemkot Tangsel Gagal Mengelola Sampah.
Masalah yang paling menonjol di Tangsel. Sampah menjadi ajang bisnis dengan dalih Keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipeucang.
“Potensi Air Sungai tercemar gunungan sampah belum di selesaikan berlanjut kerja sama dengan daerah tetangga, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah mandiri (PSEL) juga “Gagal Fokus” berkembang info dugaan bahwa sampah Tangsel di kirim untuk urukan tanah di berbagai tempat,” Beber Ryan.
Beberapa Lokasi Langganan Banjir di Tangsel.
Penyebab banjir, Potensi atau indikasi Pemkot Tangsel dan DPRD setempat tidak serius penanganan Banjir, dimana jumlah anggaran untuk gaji dan tunjangan Ketua dan anggota DPRD lebih besar dari anggaran penanganan Banjir Ada Apa ?
“Apakah Ketua dan anggota DPRD serta Wali Kota kurang Blusukan, sehingga tidak melihat
Banjir Air setiap musim penghujan meliputi Perumahan Puri Bintaro Indah, Perumahan Pondok Maharta, Perumahan Bukit Pamulang Indah, “kritik tegas Ryan di tujukan ke Wali Kota dan Ketua DPRD Tangsel
Menurut catatan Ryan, Banjir juga terjadi di Perumahan Lembah Pinus, Perumahan Pamulang Asri, dan MA Pamulang Estate. Kavling Bulak, Pondok Kacang Prima, dan Villa Bintaro Regency.
Banjir langganan juga di Lingkugan Ciputat Timur : Flamboyan di Lingkugan RT 06/12 Rempoa sedangkan di lingkugan Serpong : banjir di Graha Mas Serpong.
Kademangan : Griya Serpong Kademangan dan Perumahan Pesona Serpong.serta kawasan Jalan Raya Siliwangi
Dampak Nepotisme Promosi Jabatan ASN di Pemkot Tangsel
Benyamin Davnie mantan ASN yang di pilih Warga Tangsel ini setidaknya ada indikasi mempertontonkan “Ego Sektoral Kekuasaany” di adopsinya sejak terpilih menjadi Wali Kota Tangsel sehingga di hujani kritik masyarakat.
“Banyak juga ASN sangat sabar Pemkot walau tidak mendapat promosi jabatan, sehingga berkembang dugaan para ASN kalau ingin mendapat jabatan “Asal Bapak Senang” (ABS) Kendati itu masih dugaan tapi 81 pejabat dari eselon II dan III. sudah dilantik.yang menjadi punda mental masalah SDM yang layak untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas,” Paparnya.
Dampak dugaan nepotisme, dalam promosi jabatan ASN meliputi penurunan kinerja dan profesionalisme. meningkatnya potensi korupsi dan kolusi.
“Setelah Kepala Dinas DLH menjadi terdakwa di kasus Korupsi tentu jabatan yang di emban Kepala Dinas DLH itu bagian pilihan Wali Kota, yang menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, nepotisme juga menghambat reformasi birokrasi yang berpotensi merusak integritas, menciptakan ketidakadilan karena menutup kesempatan bagi ASN yang berprestasi, “Sambungnya.
Di HUT ke -17 Tangsel ini, Kami Tangerang Public Service mendesak Wali Kota Tangsel agar menjelaskan Jumlah APBD Tangsel, tahun 2025 sebesar Rp 4,528 triliun
“Pada rancangan awal Rp4,518 triliun dan
(setelah disahkan DPRD -red).September 2024, sedangkan nilai akhir disepakati pada angka Rp 5,025 triliun APBD perubahan 2025,
“paparnya..
“Jika saja Wali Kota tidak Transparan jangan salahkan masyarakat melakukan.laporan ke pihak Kejaksaan Agung untuk menegaskan
langkah hukum dalam pertanggungjawaban Pemda pada penggunaan APBD Kota Tangsel yang berasal dari uang pajak Rakyat,”tutupnya
Dampak Kualitas Udara Tidak Sehat dan Kurangnya Pelayanan Penyediaan Air Bersih untuk warga Tangsel
Tokoh Muda Tangerang Selatan dan juga Dosen Akademisi di D4 Akuntansi Perpajakan – Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pamulang (FEB – UNPAM) Rahman Faisal, S.S., M.M. akbrab disapa Bang Ichal menyebut pemantik stigma negatif kinerja Wali Kota Tangsel karena ada terlanggarnya rasa keadilan dan rasa ketidak nyamanan masyarakat terkait kualitas udara tidak sehat di Tangsel tidak segera diatasi. Tangsel bersih jika setelah hujan, benar?
“Dampak kualitas udara tidak sehat di Tangsel meliputi gangguan kesehatan jangka pendek dan panjang, terutama anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Gangguan ini mencakup masalah pernapasan seperti ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut), asma, bronkitis kronis, dan bahkan potensi risiko penyakit kardiovaskular dan kanker paru-paru. Salah satu penyebabnya karena kurangnya moda transportasi publik misalnya MRT sejak zaman Airin hendak dibangun, nyatanya bagaimana? Kemacetan salah satu penyumbang polusi udara, coba lihat Ciputat arah Lebak Bulus tidak kenal waktu macetnya. Pondok Cabe akses ke Tol Pamulang, tambah macet yang dulu flyover gaplek untuk mengatasi kemacetan simpang gaplek sekarang akses tol yang sempit jadi biang kerok kemacetan. Bagaimana udara mau berkualitas? “ujar Faisal alias Ichal Minggu (30/11/25) di Pamulang Tangsel.
17 Tahun Tangsel Berdiri Masih Terdapat Warga Tangsel Belum Mendapat Pelayanan Air Bersih yang layak dan Sehat di Konsumsi.
Menurut Ichal sudah banyak Jurnal menulis tentang Jumlah Kepala Keluarga (KK) domisili Tangsel Belum terlayani Air Bersih di kelola oleh PT PITS di Tangsel masih menuai tanda tanya untuk siapa perusahaan tersebut di bentuk dan di Bekalin Modal dari APBD Pemkot Tangerang Selatan.
“Berdasarkan Jurnal dari Perseroda PITS
(perusahaan air minum daerah – red) yang menunjukkan bahwa sekitar 291.520. kepala keluarga (KK) yang belum terlayani air minum perpipaan. berbanding terbalik di pelayanan perumahan yang memiliki perpipaan yang mengalirkan Air Bersih secara Swasta loleh pihak pengembang, “imbuhnya
Setidaknya ada 10 kelurahan di beberapa di Lingkugan kecamatan terdampak kekeringan dan kesulitan air, meliputi:
Kecamatan Setu dilingkugan: Kelurahan Setu, Keranggan, Muncul, Babakan. di Kecamatan Serpong : Kelurahan Ciater, Buaran.
Kecamatan Pondok Aren :di Lingkugan pada Kelurahan Jurangmangu Barat dan Belum sepenuhnya mendapat pelayanan Air Bersih juga di Kecamatan Cisauk : pada Kelurahan Kademangan, Pakualam, Pakulonan.
Tangsel juga darurat Pejalan Kaki, dimana akses publik untuk nyaman berjalan di trotoar terabaikan. Sepanjang jalan cirendeu-pondok cabe mana ada trotoar yang laik? Bahkan dari bunderan Pamulang sampai Simpang Viktor apakah pejalan kaki nyaman berjalan di trotoar?
Bahkan disisi jalan sudah bertahun-tahun tidak ada trotoar yang lain fungsi.
“Banyak permasalahan di Tangsel yang perlu dibenahi entah itu fasilitas publik, jalan rusak, pelayanan publik, moda transportasi umum, lowongan kerja, pendukung UMKM dan masih banyak lagi yang perlu dibenahi. Lalu perayaan Ultah Tangsel harus meriah disaat akses dan fasilitas publik yang merana?, “pungkasnya.
Kendati demikian adanya kritik pedas dari dua tokoh pemuda di Tangerang Selatan tersebut Namun Benyamin Davnie Wali Kota Pemkot Tangerang Selatan belum dapat memberikan keterangan walau Kantor Redaksi MERDEkA sudah melayangkan Konfirmasi lewat Pesan WhatsApp dan Telepone langsung ke Wali Kota, Namun masih “Slow respon” dan tidak juga menjawab Telepon senin (1/12/25)
Jurnalis : rohman
