TANGERANG | Harian Merdeka
Staf Khusus Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Bidang Pendidikan dan Kerja Sama Daerah, Dewi Anggraini, mengungkapkan sejumlah program kerja prioritas yang akan difokuskan dalam waktu dekat, mulai dari pembenahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga penguatan nilai-nilai kebangsaan di kalangan aparatur pemerintahan.
Dalam pernyataannya kepada awak media di kediamannya, Minggu (27/4/2025), Dewi menegaskan komitmennya untuk menciptakan sistem pendidikan di Tangsel yang lebih transparan dan akuntabel. Salah satu sorotannya adalah masih maraknya praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli bangku yang sering dikeluhkan masyarakat saat masa PPDB berlangsung.
“Kami ingin sistem pendidikan di Kota Tangerang Selatan ini lebih akuntabel, lebih transparan. Masih banyak keluhan terkait praktik pungli dan jual beli bangku. Ini harus segera dibenahi,” ujar Dewi.
Ia menjelaskan bahwa salah satu solusi yang tengah disiapkan adalah pembangunan sistem integrasi antar sekolah. Sistem ini nantinya memungkinkan seluruh tahapan pendaftaran siswa dilakukan secara digital, sehingga bisa dipantau dan dikontrol dengan lebih baik oleh publik dan otoritas terkait.
“Dengan sistem integrasi ini, PPDB bisa lebih tertib, meminimalisir peluang penyimpangan, dan memberikan kelancaran bagi sistem pendidikan di Tangsel,” jelasnya.
Menanggapi isu titipan siswa oleh oknum pejabat, Dewi menekankan pentingnya membangun sistem yang terstruktur dan transparan untuk menutup celah intervensi pihak-pihak tertentu. Ia menegaskan bahwa seluruh proses sebaiknya dilakukan secara online agar dapat diakses dan diawasi oleh publik.
“Jika sistemnya berjalan dengan baik dan terstruktur, maka tidak ada ruang untuk pungli, tidak ada jual beli bangku, karena semua berjalan berdasarkan sistem yang terkontrol,” tegasnya.
Tak hanya fokus pada bidang pendidikan, Dewi juga menyoroti pentingnya penguatan nilai-nilai kebangsaan di kalangan birokrasi. Ia mengapresiasi program retreat pemantapan ideologi yang diikuti kepala daerah di Magelang dan mengusulkan agar kegiatan serupa diikuti oleh seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tangerang Selatan.
“Pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini penting, kita ingin mengingatkan kembali kepada para pejabat tentang empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika,” paparnya.
Menurut Dewi, melalui pelatihan atau retreat kebangsaan, para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan diharapkan tidak hanya kompeten dalam kinerja teknis, tetapi juga memiliki semangat nasionalisme yang kuat dalam mengabdi kepada masyarakat.
Dengan rangkaian program prioritas tersebut, Dewi optimistis bahwa Kota Tangerang Selatan akan mengalami kemajuan signifikan, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dan penguatan karakter kebangsaan di lingkungan birokrasi. (TUP/Fj)
