TANGSEL | Harian Merdeka
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, langsung terjun memantau dua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ciater 1dan 3 ,Serpong.
Pilar memastikan Pemerintah Kota (Pemkot ) Tangsel siap membantu Sertifikat Laik Higienea Sanitasi (SLHS) dan kelayakan SPPG.
Pilar menjelaskan dirinya juga memastikan standar operasional prosedur (SOP) SPPG dan kelayakan bangunannya.
Pengecekan juga merupakan tindak lanjut rapat koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah pusat beberapa waktu lalu.
Pilar menyampaikan bahwa Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie telah mengintruksikan jajarannya untuk terus mendukung program MBG.
” Kami sudah melakukan komunikasi dengan seluruh SPPG di Kota Tangsel.Langkah ini sebagai bentuk dukungan Pemkot Tangsel agar program makan bergizi gratis lancar, aman dan layak untuk dibagikan pada penerima,termasuk ibu hamil, dan balita,” kata Pilar dalam keterangannya diterima Harian Merdeka, Rabu (3/12/2025).
Sementara itu, saat melakukan peninjauan, Pilar mengaku dapur MBG Ciater 1 dan 3 bisa menjadi percontohan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, dirinya menilai bahwa prosedur sudah dijalan dengan baik.
Semua saya lihat dilakukan sebaik mungkin. Jadi nanti kalo semua dinilai baik SPPG Ciater 1 dan 3 oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Bangunan. Nah, kita arahkan SPPG lainnya bisa mencontoh,” ujarnya.
Pemkot Tangsel juga siap melakukan pendampingan agar dapur MBG bisa memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Bahkan jika dibutuhkan, Pemkot Tangsel mengaku siap membantu untuk pemanfaatan digital berupa aplikasi untuk mendukung MBG.
“Karena SLHS ini persyaratan utama, kami insya Allah melakukan pendampingan dan masukan kepada SPPG mana yang masih kurang. Atau misalnya dapurnya kurang steril, belum memiliki IPAL. Nah itu harus dipenuhi semua, jadi kita pantau dan SLHS itu benar-benar menyeleksi. Jadi MBG itu layak dan aman dikonsumsi,” tambahnya.
Pilar juga menegaskan bahwa Pemkot Tangsel mendukung penuh program MBG.
“Walaupun ini bukan program pemerintah daerah, tetapi punya tanggung jawab keselamatan dan keamanan para penerima. Kita harus sama-sama menyukseskan program Bapak Presiden dan saling membantu,” pungkasnya.(Agus Irawan).
