JAKARTA | Harian Merdeka
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), membentuk tim khusus (timsus) untuk merazia pesantren ilegal. Terutama pesantren di daerah Jawa Barat yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan lainnya.
Terkait dengan rencana itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi dan setuju. Ia mengakui, tak sedikit kasus pelecehan seksual anak yang terjadi di lembaga-lembaga yang tak berijin tersebut.
“(Razia pesantren ilegal) saya setuju karena hari ini banyak kasus pelecehan anak di bawah umur, yang dilakukan oleh pimpinan dari lembaga-lembaga yang dianggap palsu itu,” ujar gubernur yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), pada peringatan Hari Jadi Cirebon ke-598, dikutip republika co id, Sabtu (28/6) lalu.
Ia mengakui, kasus ini pun terjadi masif di Jawa Barat. Pihaknya sejauh ini sudah menangani puluhan kasus bahkan mungkin ratusan kasus. Namun, Dedi menyatakan tak bisa mempublikasikannya. Pasalnya, para korbannya merupakan anak-anak di bawah umur.
“Tapi proses hukumnya terus berjalan. Di Sukabumi sudah ditangkap, di Kabupaten Bandung juga sudah ditangkap. Dan di beberapa daerah juga saya dorong terus dilakukan penanganan,” jelasnya.
Ia pun berpesan kepada para orang tua untuk berhati-hati saat menitipkan anak mereka ke lembaga pendidikan. Orang tua harus memastikan legalitas lembaga pendidikan yang akan menjadi tempat anak-anak mereka belajar. “Jangan sampai anaknya jadi korban,” tegas Dedi.
Dedi menambahkan, Pemprov Jabar pun terus mendukung upaya penertiban lembaga pendidikan yang tidak berijin. Untuk itu, ia sudah meminta Kanwil Kemenag Jabar untuk segera mendata pesantren yang berijin maupun yang tidak berijin.
“(Kalau pesantrennya tidak berijin), beri plang ‘Ini Pesantren Tidak Berijin’, gitu aja,” ujarnya. (jr)
