JAKARTA | Harian Merdeka
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq mengaku prihatin terkait kejadian gagal diberangkatkannya 1.260 calon jemaah umrah oleh Hanania Travel. “Ini sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian serius. Umrah adalah ibadah yang dipersiapkan jemaah dengan penuh harapan dan pengorbanan, sehingga praktik travel yang merugikan masyarakat tidak bisa ditoleransi,” kata Maman kepada Wartawan, Kamis (28/5/2026).
Maman mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah bersama aparat penegak hukum mengambil langkah cepat dan tegas terhadap pemilik travel. Selain itu, ia mendorong adanya kepastian pengembalian hak calon jemaah umrah. “Seluruh hak jemaah harus dipastikan terlindungi, baik kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana,” ujarnya.
Selain itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mendorong dilakukan audit dan penelusuran menyeluruh terhadap pengelolaan dana serta izin operasional travel tersebut. Ia menambahkan, kasus seperti ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah agar lebih transparan, profesional, dan akuntabel.
Ia mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih travel dengan memastikan legalitas resmi, serta tidak mudah tergiur penawaran harga yang tidak masuk akal. “Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal penguatan regulasi dan perlindungan jemaah agar kejadian serupa tidak terus berulang. Semoga seluruh calon jemaah diberikan kesabaran dan hak-haknya dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Sebelumnya ratusan calon jemaah umrah keberangkatan bulan Syawal 2026 serta bulan Juni dan September 2026 menggeruduk kantor cabang Hanania Travel yang berada di gedung EightyEight kawasan Mal Kota Casablanca (Kokas), Jakarta Selatan, Kamis (28/5/2026). Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan soal refund keberangkatan yang sudah batal maupun meminta penjelasan perihal jadi atau tidaknya rombongan bulan Juni dan September diberangkatkan. (Egi)
