Oleh: Hendri Teja
Direktur Eksekutif Political Design
Ada yang bilang. Demokrat cabut dukungan Anies Baswedan Capres di Pilpres 2024 gara-gara AHY tidak dipilih jadi cawapres. Bagi saya, ini pandangan berbahaya. Kontradiktif dengan upaya menegakkan daulat rakyat. Pasalnya, ia menaruh Pilpres 2024 jadi sekadar urusan elit politik.
Makanya, saya jadi kepikiran. Jangan-jangan yang memainkan narasi ini musang berbulu domba. Ia adalah proxi yang disusupkan untuk meracuni gerakan perubahan.
Padahal, sangat gampang menjelaskan kekecewaan kalangan pro-perubahan pada sosok Anies yang tunduk pada Surya Paloh
Pertama, terjadi penyimpangan prinsip kesetaraan di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KKP). Sadarkah Anies? Ikhtiar Surya Paloh menjodohkan Anies dan Cak Imin secara sepihak bak operasi gelap. Dan operasi gelap Surya Paloh ini adalah upaya mendominasi Anies. Juga sekaligus mengabaikan PKS dan Demokrat.
Publik sulit membayangkan Anies kelak bisa membangun kabinet yang menjunjung kesetaraan antar warga negara. Jika pada titik mula saja, Anies sudah takut melawan operasi gelap Surya Paloh yang justru mencederai prinisp kesetaraan antara parpol pengusungnya.
Kedua, terjadi penyimpangan Piagam Koalisi. Tertulis dalam Piagam Koalisi itu. Anies bebas menentukan cawapres. Dan Anies sudah memutuskan. Ia serius meminang AHY sebagai cawapresnya. Tiga kali diutarakan. Sampai bawa-bawa sang ibu segala. Sampai bikin surat tulisan tangan meminang AHY.
Wajar Demokrat marah besar. Tapi, bukan ini yang paling krusial. Publik kini bertanya-tanya. Mengapa Surya Paloh berani menekan Anies? Mengapa Nasdem melanggar Piagam Koalisi? Dan yang terpenting, mengapa Anies manut saja ketika kedaulatannya dikebiri?
Bagaimana Anies mau menegakkan daulat rakyat kalau ia gagal mempertahankan kedaulatan pribadinya?
Ada pula penyimpangan pada kriteria cawapres. Yang paling fatal pada poin 1, yaitu: “berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan kerentanan politik yang rendah”
Elektabilitas Anies lemah berdasarkan 29 hasil survei terbaru. Ada di urutan buncit. Anjlok berkesinambungan. Anies butuh cawapres yang bisa mendukung pemenangan. Masalahnya, elektabilitas Cak Imin rendah. Segitu-gitu saja.
NU struktural juga kurang mesra dengan PKB Cak Imin. Betul, Cak Imin punya ceruk suara sendiri. Tapi, bukankah setahun terakhir PKB habis-habisan menjual Prabowo. Setahun terakhir, PKB juga bekerja keras melabeli Anies didukung kelompok Islam kanan-konservatif. Kini mau mengalihkan dari Prabowo ke Anies? Sungguh kerja berat.
Pun sosok Cak Imin sangat rentan. Ia sempat terseret pusaran tiga kasus korupsi. Punya masalah serius dengan kalangan Gusdurian yang berurat-akar di kalangan NU kultural. Bahkan, Yenny Wahid sempat menyindir telak Cak Imin: “Gurunya saja dikudeta, apalagi rakyat?”.
Pendek kata, elektabilitas Cak Imin sukar mendongkrak kemenangan Anies. Makanya, ada yang bilang, Anies-Cak Imin sudah kalah sebelum berjuang.
Lantas, mengapa Anies memilih Cak Imin? Ada guyon yang sedang viral: pengkhianat bersama pengkhianat. Ada pula kabar angin yang bikin kita merinding. Anies ditekan Surya Paloh, dan Surya Paloh ditekan penguasa. Kompensasinya, kasus hukum Anies tidak naik plus, kalau kalah sudah tersedia kursi menteri. Kompensasi untuk Surya Paloh, bisnisnya tidak akan dipreteli, dan dua Menteri Nasdem di kabinet bakal aman.
Serem nian. Semoga saja tidak kejadian.
Namun, inilah yang bikin pengusung perubahan jadi galau. Bagaimana Anies mau menjadi lokomotif perubahan kalau sejak awal ia sudah jadi subordinat Surya Paloh? Bagaimana Anies mau menegakkan kedaulatan rakyat, kalau dirinya tersandera sehingga takut mengambil keputusan?.(*)
