JAKARTA | Harian Merdeka
Surat resmi dari Sekretariat Wakil Presiden tertanggal 12 Juli 2025 menyatakan dengan jelas bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia mengarahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutia Hafidz, untuk hadir mewakili beliau dalam acara HUT ke-2 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia pada 18 Juli 2025 di Serang, Banten. Dalam surat bernomor B-31/KSN/SWP/KK.04/07/2025 itu, permintaan kehadiran sekaligus peran sebagai Keynote Speaker telah disampaikan secara formal dan diplomatis.
Namun hingga hari pelaksanaan, publik dan jajaran pers mencatat absennya Meutia Hafidz dalam acara tersebut, tanpa penjelasan resmi ataupun delegasi yang mewakili secara setara. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, bukan hanya soal etika birokrasi, tetapi juga soal kepekaan terhadap dunia yang pernah membesarkan namanya: jurnalistik.
Meutia, yang kini menjabat sebagai Menteri Komdigi, dulunya dikenal sebagai wartawan senior. Tetapi absennya dalam acara besar yang melibatkan para pimpinan redaksi dari berbagai media menunjukkan sikap yang bertolak belakang dari nilai-nilai solidaritas profesi. Alih-alih menguatkan sinergi dengan insan pers, Meutia justru terkesan menjauh, bahkan mengabaikan mandat yang datang langsung dari Wakil Presiden.
Tindakan ini tidak bisa dibaca sekadar sebagai ketidakhadiran dalam satu acara. Ini adalah pesan simbolik bahwa Meutia Hafidz—yang kini duduk di kursi kekuasaan—mungkin mulai lupa pada “asal muasalnya” sebagai bagian dari barisan jurnalis yang memperjuangkan hak publik atas informasi. Sebab, bila ia masih menghayati nilai-nilai profesi, tentu komunikasi terbuka dan sikap hormat pada forum redaksi akan jadi prioritas, apalagi dengan adanya amanat dari Wapres.
Persoalan ini menjadi refleksi lebih luas: apakah para pejabat publik yang berasal dari kalangan profesional masih membawa semangat profesinya ketika duduk di lingkar kekuasaan? Atau justru menjadi bagian dari birokrasi yang semakin menjauh dari publik dan komunitas asalnya?
