JAKARTA | Harian Merdeka
Komisi IV DPR RI menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku susu yang mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut dinilai berpotensi melemahkan kedaulatan dan ketahanan pangan, khususnya pada sektor protein hewani.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, mengatakan kebijakan ketahanan pangan seharusnya tidak hanya berfokus pada komoditas strategis seperti beras dan jagung. Menurutnya, susu memiliki peran penting sebagai sumber gizi masyarakat, namun belum mendapat perhatian optimal dalam kebijakan nasional.
“Ketergantungan impor bahan baku susu kita masih sangat tinggi, mencapai 80 persen. Ini menjadi persoalan serius karena susu adalah sumber protein strategis bagi masyarakat,” ujar Titiek Soeharto dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Ia menambahkan, kondisi tersebut semakin diperberat dengan merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang berdampak pada penurunan populasi sapi perah di dalam negeri, sehingga mempersempit kemampuan produksi susu nasional.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke peternakan PT Greenfields Indonesia di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, mengungkapkan bahwa kontribusi industri persusuan dalam negeri terhadap pemenuhan kebutuhan nasional masih terbatas. Ia mencontohkan PT Greenfields Indonesia yang telah beroperasi sejak 1997, namun baru mampu memenuhi sekitar 14 persen kebutuhan susu nasional.
“Sebagian besar pasokan susu nasional masih berasal dari impor dalam bentuk susu bubuk atau bahan baku, bukan susu segar. Padahal, susu segar produksi dalam negeri memiliki nilai gizi yang lebih baik,” kata Panggah.
Ia menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang terukur dan berkelanjutan guna menekan impor susu secara bertahap. Selain itu, Panggah menilai pemerintah perlu menciptakan iklim regulasi yang mendukung investasi dan pengembangan peternakan sapi perah di dalam negeri.
Ke depan, Komisi IV DPR RI menyatakan akan mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di sektor peternakan dan persusuan. Evaluasi terhadap regulasi yang dinilai menghambat pertumbuhan industri nasional juga akan dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian dan swasembada susu nasional.(Fj)
